Anggaran Bencana Terserap Rp 33,69 Triliun, Sumatera Masih Menunggu

JAKARTA — Anggaran bencana pemerintah telah terserap Rp 33,69 triliun dari pagu Rp 59,35 triliun hingga 10 November 2026, kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Jumat (13/11).

Penyerapan terbesar yang dirinci Suahasil berkaitan dengan pemulihan wilayah Sumatera bagian utara, yang mencakup Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah masih menargetkan sekitar Rp 20 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di kawasan itu terserap pada November dan Desember.

Angka tersebut menunjukkan pekerjaan pemulihan belum selesai meski anggaran untuk wilayah terdampak sudah mencapai puluhan triliun rupiah. Kecepatan pencairan dan penggunaan dana akan berpengaruh pada pelaksanaan rencana pemulihan di daerah.

Anggaran bencana Sumatera Rp 50,84 triliun

Suahasil menyebut pemerintah menyiapkan Rp 50,84 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera bagian utara setelah bencana pada akhir 2025. Dari jumlah itu, sekitar Rp 30 triliun disiapkan untuk membiayai rencana induk pemulihan.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp 8,5 triliun bagi kegiatan pendukung rencana tersebut. Sebanyak Rp 10,6 triliun lainnya berupa tambahan Transfer ke Daerah yang telah disalurkan kepada seluruh daerah terdampak.

Realisasi untuk pemulihan Sumatera mencapai Rp 30,78 triliun hingga 31 Oktober. Suahasil mengatakan sisa sekitar Rp 20 triliun masih akan diserap selama November dan Desember.

“Jadi masih ada Rp 20 triliun lagi, masih akan diserap untuk rehab-rekon Sumatera selama bulan November dan Desember,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan.

Bagi warga di daerah terdampak, penyerapan anggaran bukan sekadar angka dalam laporan negara. Dana itu menopang kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta dukungan fiskal kepada pemerintah daerah. Pemerintah menyatakan penyaluran tetap harus mengikuti prioritas yang telah dirancang dan dilakukan secara efisien.

Alokasi kebakaran hutan dan NTT

Di luar pemulihan Sumatera, pemerintah mengalokasikan Rp 5,11 triliun untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Realisasinya tercatat Rp 1,17 triliun, termasuk dana siap pakai yang digunakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam alokasi pada tujuh kementerian dan lembaga.

Untuk penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, pagu anggaran mencapai Rp 970 miliar dengan realisasi Rp 320 miliar. Sementara itu, anggaran untuk bencana lainnya ditetapkan Rp 2,43 triliun dan telah terserap Rp 1,42 triliun.

Suahasil meminta kementerian dan lembaga mempercepat penggunaan dana, tetapi tetap berpegang pada prioritas dan efisiensi. “Kita berharap diserap dengan cepat. Dilakukan sesuai prioritas yang memang sudah didesain. Namun harus tetap efisien selama dua bulan ke depan ini,” ujarnya.

Pemerintah selanjutnya memiliki sisa November dan Desember untuk mengejar penyerapan dana pemulihan Sumatera, sekaligus memastikan alokasi penanganan bencana lain digunakan sesuai prioritas.