JAKARTA — KKP memperkuat pembinaan mutu ikan asin untuk menjangkau 12.629 unit usaha pengolahan di Indonesia. Langkah ini ditujukan menjaga keamanan produk yang banyak dikonsumsi masyarakat sekaligus menjadi sumber penghidupan pelaku usaha.
Kementerian Kelautan dan Perikanan mengandalkan 1.080 Pembina Mutu Terdaftar untuk mendampingi pengolah, terutama usaha mikro dan kecil. Pembinaan akan menyasar cara memilih bahan baku, menggarami, mengeringkan, hingga menyimpan ikan asin dengan baik.
Ribuan usaha tersebar di sentra produksi
Data KKP mencatat 496 sentra penggaraman dan pengeringan ikan skala mikro dan kecil di Indonesia. Sentra-sentra itu menaungi sekitar 12.629 unit usaha pengolahan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembinaan perlu berjalan berkelanjutan karena ikan asin dikonsumsi masyarakat luas dan menopang penghidupan ribuan pelaku usaha.
“Ikan asin sebagai salah satu produk olahan perikanan yang banyak dikonsumsi masyarakat sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi ribuan pelaku usaha. Karena itu, pembinaan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mutu dan keamanan produk tetap terjaga,” ujar Sakti dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (13/11).
Bagi konsumen, mutu pengolahan berpengaruh langsung pada keamanan ikan asin yang dijual dan dikonsumsi. Pendampingan di tempat produksi diharapkan membantu pelaku usaha menjaga kebersihan dan mengurangi risiko produk terpapar serangga, tanpa mengabaikan kebutuhan usaha kecil untuk menerapkan cara yang sederhana.
Pembina mendampingi praktik pengolahan
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Yudi Nurul Ihsan menyebut Pembina Mutu Terdaftar berhubungan langsung dengan pelaku usaha di daerah. Peran mereka diarahkan untuk menyamakan pemahaman dan mendorong praktik pengolahan yang baik diterapkan konsisten di sentra produksi.
KKP telah menggelar konsolidasi dengan dinas kelautan dan perikanan daerah serta para pembina. Pertemuan itu diikuti 277 peserta dan melibatkan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
Yudi mengatakan koordinasi dengan pembina di daerah terus dilakukan agar pendampingan lebih efektif. “Kami ingin memastikan masyarakat dapat terus menikmati ikan asin yang aman dan bermutu,” ujarnya.
Direktur Pengolahan Ditjen PDSPKP Budi Yuwono menjelaskan, pembinaan lapangan berfokus pada cara mengolah ikan kering atau asin secara baik dan aman. Materinya mencakup kebersihan selama penggaraman dan pengeringan serta pencegahan gangguan lalat dan serangga.
Praktik yang dianjurkan antara lain menggunakan ikan segar dan garam yang memenuhi standar, menjaga kebersihan lokasi produksi, serta menjemur ikan di rak yang terlindung dari serangga. Budi mengatakan penerapan langkah sederhana tersebut perlu didampingi agar dapat dijalankan oleh pengolah.
KKP dorong SNI dan pengawasan pangan
KKP juga mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8273:2023 tentang Ikan Asin Kering dan pemenuhan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Kementerian menyiapkan panduan praktis pengolahan ikan asin untuk mendukung pembinaan di lapangan.
Pembinaan kepada pengolah dan pengumpul ikan asin skala besar akan dilanjutkan pada November 2026. KKP juga memperkuat kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui pengawasan bersama, pengambilan sampel, dan pengujian laboratorium.
Pengawasan itu ditujukan memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan pangan. Budi berharap kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pembina mutu membuat ikan asin Indonesia semakin dipercaya masyarakat serta memberi nilai tambah bagi pelaku usaha.
“Kami berharap melalui kerja sama yang semakin kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pembina mutu, ikan asin Indonesia semakin dipercaya masyarakat dan mampu memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha,” pungkas Budi.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP