🌐 EN
HUKUM KRIMINAL

Ahrie Sonta Dimutasi ke Yanma usai Kasus Sadap Prabowo

Ahrie Sonta Dimutasi ke Yanma usai Kasus Sadap Prabowo
Ahrie Sonta Dimutasi ke Yanma usai Kasus Sadap Prabowo

JAKARTA β€” Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mencopot Irjen Ahrie Sonta dari jabatan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri. Ahrie, yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, dipindah menjadi Perwira Tinggi (Pati) Pelayanan Markas (Yanma) Polri.

Mutasi itu tertuang dalam surat telegram nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Surat ditandatangani Kapolri atas nama Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Polri, Irjen Deni Dharmapala.

Bukan hanya Ahrie yang bergeser. Irjen Eko Hadi Santoso, yang sebelumnya menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, juga dimutasi ke posisi Pati Yanma Polri. Nama ketiga, Irjen Slamet Uliandi, sebelumnya Pati Bareskrim Polri dengan penugasan di luar struktur, kini menempati jabatan yang sama di Yanma.

Iksantyo Bagus Pramono Isi Kursi Kadivkum

Kapolri menunjuk Brigjen Iksantyo Bagus Pramono sebagai pengganti Ahrie Sonta di kursi Kadivkum Polri. Sebelum promosi ini, Iksantyo bertugas sebagai Kepala Biro Penyusunan dan Dokumentasi Informasi Hukum (Karosundokinfokum) Divkum Polri.

Pergeseran ini menutup satu babak di jajaran hukum Polri. Ahrie sebelumnya memimpin Divkum, divisi yang menangani urusan hukum internal institusi. Kini posisi itu dipegang perwira berpangkat brigadir jenderal yang naik satu tingkat dari biro di bawah Divkum.

Yanma Polri sendiri dikenal sebagai tempat penugasan bagi perwira tinggi yang tidak lagi memegang jabatan struktural. Bagi sebagian pengamat, penempatan ke Yanma kerap dibaca sebagai penurunan peran, meski secara administratif statusnya tetap perwira tinggi aktif.

Tiga Nama, Satu Surat Telegram

Surat telegram itu memuat tiga nama yang sama-sama terseret kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Ketiganya kini berkumpul di Yanma Polri. Pola ini disebut sebagai langkah Kapolri merapikan personel tanpa mencopot status kepangkatan mereka.

Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan karena menyangkut kepala negara. Dugaan keterlibatan sejumlah perwira menengah dan perwira tinggi membuat publik menunggu bagaimana institusi Polri menindak internalnya sendiri.

Mutasi ini adalah bagian dari rotasi yang lebih luas. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kembali menggeser sejumlah perwira menengah dan perwira tinggi dalam satu surat telegram. Rotasi semacam ini lazim dilakukan untuk penyegaran organisasi, tetapi sorotan kali ini berbeda karena menyentuh nama-nama yang terkait kasus sensitif.

Dampak bagi Publik dan Arah Penanganan

Bagi publik, pergeseran jabatan ini menentukan siapa yang memegang urusan hukum di tubuh Polri saat kasus penyadapan masih berjalan. Kursi Kadivkum kini diisi Iksantyo Bagus Pramono, perwira yang sebelumnya menangani penyusunan dan dokumentasi informasi hukum di divisi yang sama.

Artinya, Divkum Polri tetap diisi orang yang mengenal seluk-beluk kerja divisi tersebut. Namun arah penanganan kasus penyadapan ada di tangan penyidik, bukan di Divkum. Penempatan para perwira ke Yanma juga tidak menghapus kemungkinan mereka dipanggil untuk diperiksa bila penyidikan berlanjut.

Di luar soal kasus, rotasi ini menambah daftar mutasi yang dilakukan Kapolri Suyudi Ario Seto. Setiap surat telegram biasanya mencakup banyak posisi sekaligus, dari level perwira menengah hingga perwira tinggi, dengan penandatanganan atas nama As SDM Polri Irjen Deni Dharmapala.

Yang paling ditunggu publik sekarang: apakah mutasi ini menjadi akhir dari proses hukum terhadap tiga perwira tersebut, atau justru pintu masuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapolri belum memberi keterangan tambahan soal alasan penempatan mereka ke Yanma.

(ZA)

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? β†’

Berita Lainnya untuk Anda