🌐 EN
HUKUM KRIMINAL

Boris Tampubolon Nilai Pasal Kerugian Negara Perlu Direvisi Cegah Kriminalisasi

Boris Tampubolon
Boris Tampubolon

JAKARTA β€” Pakar hukum pidana Boris Tampubolon menilai pasal kerugian negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) perlu direvisi untuk mencegah kriminalisasi terhadap para profesional dan pengambil keputusan bisnis.

Pandangan tersebut ia sampaikan pada akhir Oktober 2026 menanggapi wacana Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai evaluasi unsur kerugian negara dalam perkara korupsi.

Wacana itu mencuat setelah Luhut menyinggung perlunya penyesuaian ketentuan agar pelaku usaha dan profesional tidak menghadapi ketidakpastian hukum akibat risiko bisnis. Dalam perkembangannya, Luhut juga mengklarifikasi bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor maupun ketentuan terkait dalam KUHP baru tetap dipertahankan, dengan penekanan pada penyempurnaan pembuktian dan pencegahan korupsi.

Tiga alasan perlunya revisi pasal

Boris, pendiri firma hukum Dalimunthe & Tampubolon Lawyers, menilai rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP baru masih bersifat lentur atau kerap dianggap sebagai pasal karet. Menurutnya, terdapat tiga persoalan utama yang mendasari perlunya revisi ketentuan tersebut.

Pertama, banyak direksi perusahaan maupun profesional terseret perkara pidana tanpa adanya niat jahat (mens rea) atau penerimaan suap, melainkan hanya karena berada pada posisi yang menandatangani dokumen persetujuan bisnis.

Kedua, batas antara kesalahan administratif, sengketa perdata, dan tindak pidana korupsi menjadi kabur ketika setiap kerugian keuangan langsung ditarik ke ranah pidana korupsi.

Padahal, menurut pandangan tersebut, kerugian yang timbul dari kekeliruan administratif atau risiko bisnis semestinya dapat dipulihkan melalui mekanisme administratif maupun perdata. Ketiga, batasan kontekstual antara tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi yang melibatkan kerugian keuangan negara dinilai masih sering tumpang tindih dalam praktik penegakan hukum.

Perdebatan kepastian hukum dan pemberantasan korupsi

Diskursus mengenai kedudukan unsur kerugian negara memicu beragam tanggapan di kalangan praktisi hukum dan publik. Sebagian pihak mendukung evaluasi aturan guna melindungi pengambil keputusan yang beritikad baik serta menjaga iklim investasi, sementara kelompok masyarakat sipil mengingatkan agar perubahan regulasi tidak melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

(AN)

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? β†’

Berita Lainnya untuk Anda