🌐 EN
INTERNASIONAL

Mahkamah Agung Ohio Tahan Proyek Pusat Data US$3,6 Miliar di Lordstown

Proyek Pusat Data US$3,6 Miliar di Lordstown Ditahan
Proyek Pusat Data US$3,6 Miliar di Lordstown Ditahan

LORDSTOWN β€” Mahkamah Agung Ohio pada 20 Oktober 2026 memutuskan menolak permohonan Bristolville 25 Developer LLC untuk memaksa Pemerintah Desa Lordstown melanjutkan peninjauan proyek pusat data senilai US$3,6 miliar. Putusan bulat pengadilan tersebut menguatkan kewenangan pemerintah desa dalam memberlakukan moratorium sementara atas pembangunan pusat data di Trumbull County, Ohio.

Proyek yang diajukan pengembang itu mencakup pembangunan empat gedung tiga lantai di atas lahan industri seluas sekitar 133 hektare.

Bristolville 25 Developer sebelumnya menyerahkan draf awal peninjauan rencana tapak pada 20 Oktober 2025, sehari sebelum pejabat desa menyampaikan rencana pembatasan pusat data.

Dewan Desa Lordstown kemudian menetapkan larangan sementara yang diganti menjadi moratorium 180 hari pada Januari 2026 dan diperpanjang hingga 31 Desember 2026.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung Ohio

Dalam gugatannya, pihak pengembang berargumen bahwa berkas yang diserahkan sebelum moratorium berlaku semestinya tetap diproses menggunakan aturan zonasi lama. Namun, Mahkamah Agung Ohio dalam putusan per curiam menyatakan pengajuan draf awal untuk peninjauan rencana tapak yang belum lengkap tidak setara dengan permohonan izin zonasi yang sudah rampung.

Karena berkas awal itu belum menjadi permohonan izin yang utuh dan moratorium desa berlaku secara sah, Pemerintah Desa Lordstown tidak memiliki kewajiban hukum untuk meneruskan proses peninjauan proyek. Putusan tersebut sekaligus menegaskan hak pemerintah daerah untuk menunda jenis penggunaan lahan tertentu sementara aturan tata ruang dikaji ulang.

Pembaruan aturan zonasi berlanjut ke 2027

Hingga November 2026, proyek pusat data senilai US$3,6 miliar tersebut masih tertahan. Pejabat hukum dan perencana tata ruang Desa Lordstown menyatakan putusan pengadilan memberi kepastian bagi pemerintah daerah dalam mengatur beban infrastruktur utilitas berskala besar.

Pemerintah desa juga telah membahas rencana perpanjangan pembatasan atau penyempurnaan kerangka aturan zonasi hingga 2027 sebelum moratorium pusat data dicabut sepenuhnya.

(PE)

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? β†’

Berita Lainnya untuk Anda