JAKARTA — Gagasan solusi dua negara untuk menyelesaikan penjajahan Israel atas Palestina belum menjadi jalan keluar konflik Timur Tengah. Tantangan di lapangan membuat peluang terwujudnya solusi itu makin sempit.
Persoalan itu dibahas dalam diskusi bertajuk Two-State: Solution or Delusion? di Galeri Emilia Soenassa, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Diskusi digelar dalam rangkaian acara Arts of Resilience 2026: Sumud of Palestine.
Hadir sebagai pembicara Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI Ahrul Tsani Fathurrahman, Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia Agung Nurwijoyo, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, dan aktivis muda Gustika Jusuf Hatta. Jurnalis Fitriyan Zamzami memandu diskusi.
Posisi Indonesia: Pendukung, Bukan Pihak yang Terlibat
Ahrul menegaskan pemerintah RI masih memandang solusi dua negara sebagai posisi dukungan, bukan keterlibatan langsung dalam konflik. Indonesia tidak ingin mengambil alih isu yang ia sebut sebagai milik bangsa Palestina.
“Isu Palestina milik bangsa Palestina dan kita tidak boleh mengambil alih isu itu,” ujar Ahrul dalam diskusi tersebut.
Dukungan itu, kata Ahrul, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Penyelesaian konflik diutamakan lewat jalur damai: diplomasi, dialog inklusif, dan mekanisme multilateral.
Konsep yang didukung Indonesia merujuk pada batas wilayah sebelum Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Ahrul mengakui perundingan langsung antara Palestina dan Israel belum berjalan.
Meski begitu, ia menilai peluang mendorong kemerdekaan Palestina tetap terbuka. Dukungan internasional terhadap pengakuan negara Palestina meningkat, begitu pula tekanan terhadap Israel melalui jalur hukum dan diplomasi.
Aneksasi Bertahap dan Wilayah yang Menyusut
Agung Nurwijoyo menyoroti sikap Israel sebagai persoalan utama. Menurut dia, Israel tidak menunjukkan keseriusan untuk berunding.
Hambatan terbesar, katanya, adalah praktik creeping annexation, yaitu aneksasi wilayah Palestina secara bertahap lewat perluasan penguasaan wilayah dan permukiman Israel. Wilayah Palestina makin menyusut, sementara peluang membentuk negara berdaulat makin sulit.
“Israel tidak tertarik dengan negosiasi,” kata Agung.
Agung juga memaparkan hasil survei tentang pandangan masyarakat Indonesia terhadap sejumlah opsi penyelesaian konflik Palestina-Israel. Angkanya menunjukkan sikap publik yang tidak tunggal.
Sebanyak 56 persen responden menyatakan tidak setuju terhadap solusi dua negara ketika ditanyakan secara langsung. Namun, saat dihadapkan pada pilihan antara solusi dua negara dan satu negara binasional yang mengakomodasi Palestina dan Israel, mayoritas justru memilih solusi dua negara.
Sementara itu, 80 persen responden setuju terhadap gagasan satu negara Palestina tanpa Israel.
Agung menilai hasil survei itu menunjukkan keinginan kuat masyarakat agar Palestina berdaulat dan punya hak menentukan nasib sendiri.
Dampak bagi Pembaca
Perdebatan ini bukan sekadar urusan diplomasi jauh di Timur Tengah. Bagi publik Indonesia, angka survei itu menjelaskan satu hal: dukungan terhadap kemerdekaan Palestina kuat, tetapi cara mewujudkannya tidak seragam.
Pemerintah memilih jalur diplomasi multilateral dan menolak mengambil alih isu. Sebagian warga, menurut survei yang dipaparkan Agung, justru melirik gagasan satu negara Palestina tanpa Israel.
Perbedaan itu penting karena menentukan arah tekanan publik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Sikap Indonesia sebagai pendukung solusi dua negara akan terus diuji seiring meluasnya permukiman Israel dan menyusutnya ruang negosiasi.
Tekanan lewat jalur hukum dan diplomasi yang disebut Ahrul kini menjadi andalan. Hasil akhir dari jalur itu belum bisa dipastikan.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah