JAKARTA β Sebanyak 16 pemerintah provinsi sudah mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Batas akhir penetapan UMP 2027 jatuh pada 21 November 2026, kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.
Artinya, provinsi yang belum mengumumkan tinggal punya waktu tersisa sebelum tenggat itu. Keterlambatan bisa membuat pembahasan upah minimum bergeser ke tahap berikutnya, termasuk penetapan upah minimum kabupaten/kota.
Yassierli menjelaskan, setiap tahapan penetapan upah punya tenggat berbeda. Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) diberi waktu lima hari setelah batas penetapan UMP. Sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki tenggat hingga 25 November 2026.
“Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi. Lima hari sesudah tanggal 21 adalah batas untuk upah minimum sektoral provinsi. Batas untuk upah minimum kota/kabupaten adalah 25 November, tambah lima hari untuk upah minimum sektoral kota dan kabupaten,” kata Yassierli, Minggu (22/11/2026).
Urutan tenggat dari provinsi sampai kabupaten/kota
Berdasarkan jadwal yang disampaikan Kemnaker, penetapan UMP 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026. UMSP ditetapkan paling lambat 26 November 2026, sedangkan UMK memiliki tenggat hingga 25 November 2026. Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dijadwalkan paling lambat pada 30 November 2026.
Bagi pekerja, urutan ini penting karena besaran upah yang berlaku di tingkat kabupaten/kota baru muncul setelah UMP ditetapkan. Di banyak daerah, UMK menjadi acuan gaji minimum yang dipakai perusahaan.
Kemnaker tidak hanya berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Institusi itu juga mengirim surat edaran ke pemerintah daerah, berisi data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagai bahan pertimbangan penetapan upah minimum.
“Surat edaran juga sudah kami sampaikan kemarin, berisikan data-data terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan,” ujar Yassierli.
Data ekonomi jadi bahan pembahasan dewan pengupahan
Menurut Yassierli, data dan panduan itu bisa dimanfaatkan pemerintah daerah untuk membahas penetapan upah minimum sektoral sekaligus memperkirakan besaran kebutuhan hidup layak (KHL). KHL adalah patokan biaya hidup yang dipakai dalam perhitungan upah minimum.
Kemnaker juga telah menyampaikan bahan pendukung kepada pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah. Dengan begitu, pemerintah daerah diharapkan punya waktu cukup untuk membahas dan menyelesaikan proses penetapan upah minimum sesuai tenggat.
“Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi dari segi waktu sebenarnya cukup, kita tunggu,” katanya.
Pemerintah berharap seluruh rangkaian penetapan upah minimum 2027, mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, selesai sesuai jadwal yang ditentukan.
Bagi perusahaan, tenggat yang berlapis ini menjadi pengingat untuk menyiapkan penyesuaian struktur gaji. Bagi pekerja, daftar 16 provinsi yang sudah mengumumkan UMP 2027 menjadi acuan awal sebelum angka UMK keluar di daerah masing-masing.















































π Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah