MEDAN β Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menetapkan UMP Sumut 2027 sebesar Rp3.410.000. Nilai itu naik sekitar Rp181.029 dari UMP 2026 yang sebesar Rp3.228.971, atau kenaikan 5,61 persen.
Penetapan itu disampaikan Bobby usai menerima kunjungan Panitia Kerja Penyusunan RUU tentang Pemilu Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Sumut.
“Berdasarkan hasil pembahasan, UMP Sumut 2027 ditetapkan sebesar Rp3.410.000 atau naik sekitar Rp181.029 dari UMP 2026 sebesar Rp3.228.971,” ucap Bobby, Minggu (22/11/2026).
Angka itu bukan hasil tawar-menawar cepat. Bobby menjelaskan, kenaikan dihitung dengan formula inflasi 2,71 persen ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi 4,79 persen dengan faktor alfa 0,6045.
Dari rumus itu keluar persentase kenaikan 5,61 persen.
Dewan Pengupahan Jadi Penentu
Bobby menegaskan, penetapan UMP Sumut 2027 merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sumut. Forum itu menimbang kondisi ekonomi, inflasi, serta aspirasi unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
“Penetapan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sumut mempertimbangkan kondisi ekonomi, inflasi, aspirasi unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja,” kata Bobby.
Duduk di forum itu, kata dia, unsur pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, dan serikat pekerja/buruh.
Prosesnya disebut cukup panjang. Bobby menyebut penetapan UMP 2027 mengacu pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Rujukan lainnya, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
“Terakhir, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026 tentang Penyampaian Data Kebutuhan Hidup Layak, Kondisi Ekonomi, dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2027,” papar Bobby.
Bupati dan Wali Kota Diberi Tenggat
Yang paling mendesak bagi dunia kerja Sumut: Bobby meminta seluruh bupati dan wali kota se-Sumut segera menyampaikan rekomendasi upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027 dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2027.
Rekomendasi itu harus disusun sesuai UMP Sumut 2027 yang sudah ditetapkan, dengan mengikuti kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah di masing-masing kabupaten/kota.















































π Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah