YOGYAKARTA — Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2.725.000. Angka itu naik Rp307.505 atau 12,72 persen dari UMP 2026 yang sebesar Rp2.417.495.
Penetapan ini disampaikan Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu (21/11). Kenaikan itu menjadi acuan gaji pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun.
“Besaran UMP 2027 ditetapkan sebesar Rp2.725.000, mengalami kenaikan sebesar Rp307.505 atau sekitar 12,72 persen dari UMP 2026 Rp2.417.495. Nominal ini setara dengan 56,31 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Kemenaker RI,” jelas Ni Made.
KHL adalah patokan biaya hidup layak seorang pekerja lajang dalam sebulan. Artinya, UMP DIY 2027 masih di bawah standar itu, dengan selisih sekitar 43,69 persen.
Dasar hukumnya Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 Tahun 2026 tentang Penetapan UMP Tahun 2027. Ada pula Keputusan Gubernur DIY Nomor 393 Tahun 2026 soal Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Dasar hukum dan rekomendasi dewan pengupahan
Menurut Ni Made, kebijakan ini menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan Pasal 137 ayat (2). Angkanya dirumuskan dari rekomendasi Dewan Pengupahan DIY.
Dewan itu melibatkan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, hingga akademisi. Ni Made tidak merinci besaran suara masing-masing unsur dalam rapat penetapan.
UMSP juga berlaku untuk sektor unggulan dan berisiko kerja tinggi. Dasar penetapannya kajian akademis, bukan sekadar kesepakatan meja perundingan.
Siapa yang terkena aturan upah baru
Ni Made menegaskan UMP dan UMSP DIY 2027 berlaku khusus bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun. Kelompok inilah yang selama ini paling rentan digaji di bawah standar.
Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah sendiri. Aturan itu memberi ruang bagi kenaikan berbasis kinerja, bukan otomatis mengikuti UMP.
Bagi karyawan baru di DIY, angka Rp2.725.000 menjadi batas terendah gaji bulanan. Bila perusahaan membayar kurang dari itu, pekerja berhak mempertanyakan ke dinas ketenagakerjaan setempat.
Dampak ke pekerja dan pengusaha
Kenaikan 12,72 persen terbilang besar untuk ukuran provinsi. Tahun lalu, UMP DIY masih Rp2.417.495. Selisih Rp307.505 setara dengan tambahan penghasilan sekitar Rp25.625 per hari kerja bila dihitung 12 hari.
Angka itu bisa menutup sebagian biaya transportasi dan makan harian pekerja. Namun, bagi usaha kecil di sektor kuliner dan jasa, penyesuaian gaji langsung menambah beban biaya operasional bulanan.
Pemerintah DIY menempatkan kebijakan ini sebagai keseimbangan antara daya beli buruh dan keberlangsungan usaha. Struktur upah di perusahaan tetap menjadi kunci agar kenaikan tidak berhenti di angka minimum.
Yang perlu dicatat, UMP hanya soal nominal. Penerapannya bergantung pada pengawasan dinas tenaga kerja dan kesadaran perusahaan melaporkan skala upahnya. Pekerja yang merasa digaji di bawah ketentuan bisa meminta pendampingan serikat.
Penetapan ini juga menandai DIY memakai dasar hukum baru, UU Nomor 27 Tahun 2026, untuk pertama kalinya dalam penyusunan upah minimum provinsi. Sosialisasi ke perusahaan dan pekerja menjadi langkah berikutnya sebelum aturan berlaku penuh.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah