DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sebesar Rp4.559.287,00 per bulan. Penetapan itu diumumkan langsung oleh Koster dalam keterangan resmi di Denpasar, Jumat (20/11) malam.
Angka ini berlaku mulai 1 Januari 2027. Bagi pekerja di sektor perhotelan, ada kabar tambahan: upah minimum sektoral provinsi (UMSP) untuk hotel bintang ditetapkan lebih tinggi, yaitu Rp4.644.907,00 per bulan.
Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan aturan pengupahan, rekomendasi dewan pengupahan, dan aspirasi pekerja. “UMP Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287,00 per bulan,” ucap Koster.
Dasar hukum dan rekomendasi dewan pengupahan
Koster menjabarkan sejumlah pertimbangan di balik penetapan UMP Bali 2027. Pertama, melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 35A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Pertimbangan berikutnya merujuk pada Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tanggal 18 November 2026. Berita acara itu memuat rekomendasi penetapan UMP dan UMSP Bali Tahun 2027 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam dasar hukumnya, keputusan ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, dan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Upah hotel bintang di atas UMP
Sektor perhotelan bintang mendapat perlakuan khusus lewat UMSP. Nilainya ditetapkan Rp4.644.907,00 per bulan, atau lebih tinggi dari UMP umum.
Penetapan mengacu pada kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025. Artinya, pengusaha hotel bintang di Bali tidak bisa lagi memakai patokan UMP umum untuk menggaji karyawannya.
Bagi pekerja hotel, selisih sekitar Rp85 ribu per bulan dibanding UMP umum menjadi tambahan yang nyata. Apalagi Bali adalah daerah dengan biaya hidup yang tidak murah, terutama di kawasan wisata seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar.
Dengan kenaikan UMP 2027 ini, para pegawai PPPK maupun PPPK paruh waktu disebut akan mengalami peningkatan pendapatan cukup besar.
Apa artinya bagi pekerja Bali
Penetapan lebih awal memberi waktu bagi perusahaan untuk menyesuaikan struktur gaji sebelum 1 Januari 2027. Bagi pekerja, kepastian angka ini berarti mereka bisa menghitung ulang anggaran rumah tangga untuk tahun depan.
Namun, pengusaha juga menghadapi konsekuensi. Kenaikan upah minimum berarti biaya operasional naik, terutama di sektor padat karya dan perhotelan yang menyerap banyak tenaga kerja di Bali.
Pemerintah provinsi menegaskan penetapan ini sudah melalui tahapan dewan pengupahan. Rekomendasi tertuang dalam berita acara bertanggal 18 November 2026, dua hari sebelum pengumuman resmi.
Yang perlu dicermati, keputusan gubernur ini menjadi acuan bagi kabupaten dan kota di Bali dalam menetapkan upah minimum sektoral masing-masing. Perusahaan yang belum menyesuaikan diri berisiko melanggar ketentuan pengupahan begitu tahun 2027 berjalan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah