SERANG — Pemerintah Provinsi Banten menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2027 sebesar Rp3.372.828,70. Angka itu naik 8,77 persen atau Rp271.947,30 dibanding tahun sebelumnya.
Keputusan ini diumumkan Gubernur Banten Andra Soni di Kota Serang, Jumat. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2027.
“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70, naik sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30,” ujar Andra Soni.
Kenaikan ini menjadi kabar penting bagi pekerja di Banten. Pasalnya, UMP merupakan acuan upah terendah bagi buruh di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Alasan kenaikan UMP Banten 2027
Andra menegaskan kebijakan ini tidak hanya mempertimbangkan kesejahteraan buruh. Pemprov Banten juga memperhatikan keberlangsungan dunia usaha agar kebijakan pengupahan tetap selaras dengan iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut dia, daya saing investasi di Banten tidak boleh dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah. Sebaliknya, harus bertumpu pada peningkatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan hubungan industrial yang harmonis.
“Kita ingin menghilangkan paradigma upah murah di Banten. Bagi kami, pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang besarnya investasi dan berkembangnya industri, tetapi juga sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh pekerja dan masyarakat,” kata Andra.
Dengan kebijakan tersebut, Andra Soni berkomitmen menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Tujuannya agar peningkatan investasi dan daya saing dunia usaha berjalan beriringan dengan kesejahteraan tenaga kerja.
Dampak bagi pekerja dan pengusaha
Bagi pekerja, kenaikan UMP Banten 2027 menjadi Rp3.372.828,70 berarti tambahan penghasilan sekitar Rp271.947,30 per bulan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini berlaku sebagai batas bawah upah di seluruh wilayah Banten.
Sementara itu, bagi pengusaha, penyesuaian upah ini menuntut perencanaan biaya operasional yang lebih matang. Namun, Pemprov Banten menekankan bahwa keberlangsungan dunia usaha tetap menjadi perhatian dalam penetapan kebijakan pengupahan.
Penetapan UMP Banten 2027 ini merujuk pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan pengupahan di tingkat provinsi.
Fokus pada produktivitas
Pemprov Banten menegaskan bahwa peningkatan upah harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Andra menilai hubungan industrial yang harmonis menjadi kunci agar kebijakan ini tidak menimbulkan gejolak di dunia usaha.
Dengan kenaikan 8,77 persen, UMP Banten 2027 berada di angka Rp3.372.828,70. Angka ini menjadi acuan bagi seluruh perusahaan di Banten dalam menetapkan upah karyawan, khususnya bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun.
Kebijakan ini juga disebut sebagai upaya menghilangkan citra upah murah di Banten. Pemerintah provinsi ingin memastikan pertumbuhan ekonomi daerah dinikmati tidak hanya oleh investor, tetapi juga oleh pekerja.
Penetapan UMP Banten 2027 diumumkan langsung oleh Gubernur Andra Soni. Kenaikan sebesar Rp271.947,30 ini menjadi angka final yang tertuang dalam keputusan gubernur.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah