SERANG — Pemerintah Provinsi Banten menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.372.828,70. Angka itu naik 8,77 persen atau Rp271.947,30 dibandingkan tahun sebelumnya.
Gubernur Banten Andra Soni mengumumkan langsung keputusan itu di Kota Serang, Jumat. “Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70, naik sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30,” katanya.
Kenaikan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2027. Bagi pekerja di Banten, angka ini menjadi acuan baru untuk upah terendah yang diterima setiap bulan mulai tahun depan.
Dasar perhitungan dan pertimbangan
Andra menyebut keputusan itu disusun dengan mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi daerah. Mulai dari pertumbuhan ekonomi Banten, tingkat inflasi, hingga pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya.
Aspek kesejahteraan buruh menjadi salah satu fokus. Namun Pemprov Banten juga memerhatikan keberlangsungan dunia usaha agar kebijakan pengupahan tetap selaras dengan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Andra, daya saing investasi di Banten tidak boleh dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah. Ia menilai daya saing harus bertumpu pada peningkatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan hubungan industrial yang harmonis.
“Kami ingin menghilangkan paradigma upah murah di Banten. Bagi kami, pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang besarnya investasi dan berkembangnya industri, tetapi juga sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh pekerja dan masyarakat,” ujar Andra.
Dampak bagi pekerja dan pengusaha
Kenaikan Rp271.947,30 per bulan menjadi tambahan pendapatan yang signifikan bagi pekerja berupah minimum. Dengan UMP baru Rp3.372.828,70, pekerja di sektor formal yang selama ini menerima upah sesuai batas terendah akan langsung merasakan perubahan pada slip gaji tahun depan.
Bagi pengusaha, terutama industri padat karya, kenaikan 8,77 persen menambah komponen biaya tenaga kerja. Namun Andra menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Peningkatan investasi dan daya saing dunia usaha diharapkan berjalan beriringan dengan kesejahteraan tenaga kerja.
Penetapan ini juga menjadi sinyal bagi pasar tenaga kerja Banten, provinsi dengan banyak kawasan industri. Pekerja yang selama ini berada di bawah standar upah minimum dapat merujuk pada angka baru ini dalam perjanjian kerja tahun depan.
Dengan terbitnya Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026, UMP 2027 resmi menjadi dasar hukum pengupahan di tingkat provinsi. Sosialisasi ke kabupaten/kota dan dunia usaha menjadi langkah berikutnya agar aturan ini diterapkan seragam di seluruh Banten.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah