Sabtu, 21 November 2026 WIB
EKONOMI

UMP Jawa Barat 2027 Ditetapkan Rp 3 Juta, Naik 29,4% Dibanding Upah Minimal 2026

UMP Jawa Barat 2027 Ditetapkan Rp 3 Juta, Naik 29,4% Dibanding Upah Minimal 2026
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan UMP 2027 sebesar Rp 3 juta, naik 29,44% dari tahun sebelumnya

BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 3 juta. Angka itu naik Rp 682.399 atau 29,44% dari UMP 2026 yang sebesar Rp 2.317.601.

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 yang diteken pada 20 November 2026. Bagi pekerja di Jawa Barat, kenaikan ini menjadi patokan baru batas upah terendah yang wajib dibayar perusahaan.

“Nah, ini batasan minimal upah di Provinsi Jawa Barat,” kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11).

Dedi menjelaskan, tahun ini pengumuman UMP dibuat bertingkat. Provinsi lebih dulu menetapkan, sebelum kabupaten dan kota menyusul dengan UMK masing-masing.

UMK Jabar Termasuk Tertinggi di Indonesia

Menurut Dedi, Jawa Barat punya karakter upah yang berbeda-beda antarwilayah. Pada 2026, upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Jabar disebut termasuk yang tertinggi di Indonesia.

“Kita paham Provinsi Jawa Barat itu memiliki tingkatan upah yang berbeda-beda, dan Provinsi Jawa Barat UMK-nya itu termasuk tertinggi di Indonesia (pada 2026),” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu mengakui ketimpangan besaran upah masih terjadi. Ia mencontohkan, pada 2026 UMK tertinggi berada di Bekasi sekitar Rp 5,9 juta. Sementara yang terendah di Banjar Rp 2,33 juta dan Kabupaten Pangandaran sekitar Rp 2,3 juta.

“Ada disparitas, ada yang satu sangat tinggi, ada yang satu sangat rendah,” kata Dedi.

Selisih Bekasi dan Banjar pada 2026 mencapai sekitar Rp 3,57 juta. Artinya, pekerja di dua daerah itu menerima batas upah yang jauh berbeda meski sama-sama di Jawa Barat.

Penyebab Upah Beda-beda

Dedi menuturkan, ketimpangan itu mengikuti jenis industri di tiap daerah. Daerah dengan upah minimum tinggi umumnya didominasi industri padat modal, seperti otomotif dan elektronik.

Sebaliknya, daerah dengan upah rendah lebih banyak dihuni industri padat karya, misalnya garmen dan alas kaki. Struktur industri inilah yang membuat angka upah minimum antardaerah tidak seragam.

Dengan kenaikan UMP 2027, Dedi berharap jarak upah antardaerah bisa menyempit. Harapan itu masuk akal karena UMP menjadi dasar bagi kabupaten dan kota dalam menetapkan UMK.

Bagi pekerja, keputusan ini jadi acuan untuk mengecek apakah gaji yang diterima sudah memenuhi batas minimal. Bagi pengusaha, kenaikan 29,44% berarti tambahan biaya upah yang perlu dihitung ulang dalam anggaran tahun depan.

Kenaikan hampir 30% bukan angka kecil. Perusahaan di sektor padat karya yang selama ini bergantung pada upah rendah akan paling terasa terdampak.

Sejumlah kalangan pengusaha sebelumnya meminta penetapan upah dilakukan hati-hati agar tidak memicu gelombang pemutusan hubungan kerja. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan UMP adalah batas minimal, bukan patokan seragam untuk semua daerah.

Langkah berikutnya, kabupaten dan kota di Jawa Barat akan menetapkan UMK masing-masing dengan mengacu pada keputusan gubernur itu. Besaran UMK di Bekasi, Banjar, dan Pangandaran akan menjadi yang paling dinanti pekerja maupun pengusaha.

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair