UHC Prioritas Bekasi Jamin Warga Berobat Tanpa Batas Biaya

CIKARANG — UHC Prioritas Kabupaten Bekasi memastikan pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga, kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Cikarang, Jumat. Ia menyebut kebijakan itu langkah konkret untuk membuka akses pengobatan tanpa terkendala biaya.

Bagi warga, jaminan ini berarti pemerintah daerah menanggung kepesertaan BPJS, sementara kesepakatan dengan rumah sakit di Jawa Barat ditujukan untuk menjaga pelayanan ketika pembiayaan BPJS memiliki batas. Dedi menegaskan layanan medis tak semestinya terhenti karena pasien menghadapi kekurangan biaya.

UHC Prioritas dan jaminan pengobatan warga

Dedi mengatakan program Pemkab Bekasi memperkuat kesepakatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten dan kota. Kesepakatan itu memberi warga akses berobat dengan menunjukkan KTP di 86 rumah sakit.

Di Bekasi, skema tersebut dilengkapi pembiayaan kepesertaan BPJS oleh pemerintah kabupaten untuk seluruh warganya. Dengan begitu, kebijakan daerah tidak berhenti pada akses menggunakan identitas, tetapi juga mencakup pembayaran iuran kepesertaan.

“Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang menanggung pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat merupakan langkah konkret untuk memastikan warga mendapatkan akses pengobatan tanpa terkendala biaya,” kata Dedi.

Namun, kepesertaan BPJS saja belum menjawab seluruh kebutuhan pasien. Dedi mengingatkan ada jenis pengobatan dan tindakan medis yang tidak masuk dalam cakupan atau memiliki batas pembiayaan.

“Tidak semua BPJS cover pengobatan warga. Ada jenis-jenis yang tidak bisa, ada batasan yang tidak bisa ter-cover,” ujarnya. Karena itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta kota membuat kesepakatan dengan rumah sakit untuk memperluas jaminan layanan.

Perawatan lanjutan tetap jadi perhatian

Dedi menyebut kesepakatan dengan rumah sakit dimaksudkan agar pasien tetap memperoleh penanganan ketika biaya yang tersedia tidak mencukupi. Ia menggambarkan prinsip kebijakan itu sebagai kehadiran pemerintah tanpa membatasi layanan yang diperlukan warga.

Dampaknya terasa terutama bagi pasien yang membutuhkan perawatan berulang atau jangka panjang. Dedi mencontohkan kemoterapi dan cuci darah; kondisi pasien dapat memengaruhi kemampuan mereka bekerja dan memperoleh penghasilan.

Karena itu, perlindungan kesehatan menurut Dedi tidak cukup diukur dari status kepesertaan. Pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan pasien selama menjalani pengobatan, termasuk ketika keterbatasan biaya mengancam keberlanjutan perawatan.

Peluncuran UHC Prioritas Kabupaten Bekasi tahun 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas perlindungan kesehatan. Pemkab Bekasi membayar kepesertaan BPJS warga, sementara kesepakatan layanan rumah sakit menjadi bagian dari jaminan pengobatan yang lebih luas.

Dedi juga mengajak masyarakat menjaga kesehatan melalui kebiasaan sehari-hari. Ia menyebut pola makan, tidur dan minum, serta upaya mengelola pikiran dan emosi sebagai bagian dari pencegahan penyakit.

Meski pemerintah berupaya memperluas perlindungan, Dedi menekankan masyarakat tetap memiliki peran dalam menjaga kesehatannya. Di sisi layanan, ia kembali menegaskan prinsip yang menjadi dasar kesepakatan pemerintah dengan rumah sakit: “Pemerintah memberikan jaminan pengobatan tanpa limit biaya.”