Sabtu, 21 November 2026 WIB
EKONOMI

UMP Sumut 2027 Naik 5,61% Jadi Rp3,41 Juta, Ini Rinciannya

UMP Sumut 2027 Naik 5,61% Jadi Rp3,41 Juta, Ini Rinciannya
UMP Sumut 2027 Naik 5,61% Jadi Rp3,41 Juta, Ini Rinciannya

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut Tahun 2027 sebesar Rp3.410.000. Angka itu naik 5,61 persen atau bertambah Rp181.051 dibanding UMP 2026 yang besarnya Rp3.228.949.

Penetapan ini berdasarkan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Daerah Sumut, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, inflasi, serta aspirasi unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

“Kami harap kebijakan pengupahan minimum yang telah ditetapkan menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” kata Bobby dalam keterangannya, Sabtu (21/11).

Dasar hukum dan rujukan penetapan

Penetapan UMP Sumut 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Pemerintah provinsi juga merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Rujukan lainnya adalah Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026.

Dengan angka Rp3.410.000, Sumut mencatat kenaikan dua digit di atas inflasi? Tidak. Kenaikan 5,61 persen itu setara selisih Rp181.051 per bulan bagi pekerja yang menerima upah minimum penuh.

Bupati dan wali kota diminta gerak cepat

Bobby meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Utara segera menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) Tahun 2027 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten atau Kota (UMSK) Tahun 2027. Tenggatnya paling lambat 25 November 2025.

“Rekomendasi tersebut harus disusun sesuai UMP Sumut 2027 yang telah ditetapkan serta berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten atau Kota masing-masing,” ujar Bobby.

Artinya, UMK dan UMSK di setiap kabupaten/kota tidak boleh lebih rendah dari UMP Sumut 2027. Daerah yang punya sektor unggulan, misalnya perkebunan atau industri pengolahan, masih bisa menetapkan upah sektoral lebih tinggi lewat kesepakatan dewan pengupahan setempat.

Dampak bagi pekerja dan pengusaha di Sumut

Bagi pekerja, kenaikan Rp181.051 per bulan menambah daya beli, meski besarnya tergantung status dan potongan yang berlaku di perusahaan. Bagi pengusaha, khususnya usaha mikro dan menengah, penyesuaian ini menambah komponen biaya tenaga kerja yang harus dihitung ulang dalam anggaran 2027.

Pemerintah provinsi menegaskan penetapan UMP mempertimbangkan kondisi ekonomi dan inflasi, bukan hanya permintaan salah satu pihak. Ini penting karena UMP menjadi acuan bagi daerah dalam menetapkan UMK.

Pekerja yang upahnya masih di bawah ketentuan dapat meminta pendampingan dinas ketenagakerjaan setempat. Sementara perusahaan yang belum menyesuaikan berisiko terkena sanksi sesuai aturan pengupahan.

Perbandingan sederhana: UMP Sumut 2026 sebesar Rp3.228.949, sedangkan tahun 2027 menjadi Rp3.410.000. Selisih Rp181.051 itu setara 5,61 persen.

Yang perlu dicermati, tenggat rekomendasi UMK dan UMSK jatuh pada 25 November 2025, lebih dari setahun sebelum aturan itu berlaku. Konsistensi tanggal ini menjadi penanda seberapa cepat daerah bergerak menyiapkan payung upah 2027.

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair