SERANG β Pemerintah Provinsi Banten menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70. Angka itu naik Rp271.947,30 atau 8,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Gubernur Banten Andra Soni mengumumkan langsung penetapan tersebut di Kota Serang. “Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70, naik sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30,” ujar Andra Soni, Minggu (22/11/2026).
Kenaikan ini menjadi yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Banten. Bagi pekerja, tambahan Rp271.947,30 per bulan langsung menambah daya beli. Bagi pengusaha, kebijakan ini menuntut penyesuaian struktur biaya operasional mulai awal tahun depan.
Dasar hukum dan pertimbangan
Penetapan kenaikan tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2027. Andra Soni menjelaskan keputusan itu disusun dengan mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi Banten, tingkat inflasi, hingga pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya.
Selain aspek kesejahteraan buruh, Pemprov Banten memperhatikan keberlangsungan dunia usaha. Tujuannya agar kebijakan pengupahan tetap selaras dengan iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Andra menegaskan, daya saing investasi di Banten tidak boleh dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah. Menurut dia, daya saing harus bertumpu pada peningkatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan hubungan industrial yang harmonis.
“Kita ingin menghilangkan paradigma upah murah di Banten. Bagi kami, pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang besarnya investasi dan berkembangnya industri, tetapi juga sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh pekerja dan masyarakat,” kata Andra.
Dampak bagi pekerja dan pengusaha
Bagi sekitar jutaan pekerja formal di Banten, angka Rp3.372.828,70 menjadi patokan baru gaji terendah mulai 1 Januari 2027. Kenaikan 8,77 persen ini di atas rata-rata inflasi daerah, sehingga secara riil menambah kemampuan konsumsi rumah tangga pekerja. Efeknya terasa pada sektor ritel, transportasi, dan kebutuhan pokok.
Di sisi pengusaha, terutama industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan komponen otomotif, tambahan Rp271.947,30 per pekerja per bulan memaksa hitung ulang proyeksi biaya tenaga kerja. Perusahaan dengan ribuan karyawan akan merasakan lonjakan belanja upah yang signifikan.















































π Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah