JAKARTA — Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 ditetapkan sebesar Rp3.000.000, naik 29,44% atau Rp682.399 dari UMP 2026 yang sebesar Rp2,31 juta. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 tentang UMP Jawa Barat Tahun 2027.
Kenaikan ini langsung berdampak pada jutaan pekerja di Jawa Barat, terutama buruh pabrik tekstil yang selama ini bergantung pada upah minimum. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyani mengumumkan kebijakan tersebut di kawasan pabrik tekstil Kwangduk Worldwide, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada 21 November 2026.
“UMP 2027 Provinsi Jawa Barat itu ditetapkan sebesar Rp3.000.000. Berarti mengalami kenaikan Rp682.399 atau naik 29,44%,” ujar Dedi, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka.
Dampak bagi pekerja dan pengusaha
Dedi menegaskan, angka Rp3 juta itu adalah batas minimal upah di Provinsi Jawa Barat, bukan acuan upah minimum di kabupaten/kota yang sudah memiliki besaran lebih tinggi. Beberapa daerah seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung sudah menetapkan upah di atas Rp3 juta.
“Sekali lagi, batasan minimal upah di Provinsi Jawa Barat. Upah ini tidak akan ada arti bagi kawasan-kawasan tersebut, karena mereka upahnya sudah di atas Rp3.000.000,” kata Dedi.
Meski demikian, kenaikan ini menjadi kabar baik bagi pekerja di daerah dengan upah rendah. Dedi menyebut wilayah seperti Pangandaran, Banjar, Kuningan, Ciamis, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Garut, Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya akan merasakan dampak positifnya.
“Upah ini sangat berarti dan dapat menjadi kebahagiaan bagi para pegawai, tapi juga dapat menjadi sesuatu yang sangat berat bagi pengusaha di beberapa wilayah,” ujarnya.
Dia menambahkan, pihaknya mengambil jalan tengah agar industri di Jawa Barat tetap berkembang. “Terutama industri-industri tekstil yang melibatkan banyak orang dan pekerjanya rata-rata perempuan, ini masih bisa dipatuhi oleh para pengusaha,” tutur Dedi.
Upah sektoral dan kabupaten/kota menyusul
Lebih lanjut, Dedi menyatakan pihaknya akan membahas upah minimum provinsi sektoral dan upah minimum kabupaten/kota sektoral. Ia memperkirakan daerah industri seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang akan menetapkan upah lebih tinggi.
“Tentunya pasti angka di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, mungkin Subang sekarang juga sudah naik, mungkin mereka makin naik lagi, tidak terkejar ya. Kita tunggu saja hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota,” ujarnya.
Bagi pekerja, kenaikan UMP Jawa Barat 2027 ini berarti tambahan penghasilan sekitar Rp682 ribu per bulan. Namun, pekerja di daerah industri yang sudah memiliki upah di atas Rp3 juta tetap harus menunggu penetapan upah minimum kabupaten/kota masing-masing. Sementara itu, pengusaha di daerah dengan upah rendah diminta menyesuaikan diri dengan kebijakan baru.
Dengan kenaikan ini, Dedi berharap industri tekstil di Jawa Barat tetap kompetitif dan kesejahteraan pekerja meningkat. “Kita tunggu saja hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota,” pungkasnya.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah