JAKARTA — Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 ditetapkan Rp3 juta, naik Rp682.399 atau 29,44 persen dibanding tahun sebelumnya. Penetapan itu memakai formulasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dengan menghitung perbedaan tingkat upah antardaerah di Jawa Barat.
Angka Rp3 juta dipakai sebagai batas pengaman agar standar upah minimum tidak berada di bawah tingkat kebutuhan hidup layak terendah di provinsi tersebut. Dengan begitu, tak ada kabupaten/kota yang UMK-nya dibiarkan di bawah garis kebutuhan paling minimal.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka menjelaskan, KHL terendah di provinsi itu kini ada di Rp3.096.000.
“Formula yang digunakan sekarang itu adalah kebutuhan hidup layak atau KHL, di mana KHL terendah di Provinsi Jawa Barat itu ada di Rp3.096.000. Jadi Rp3 juta itu adalah safety net,” ujar Kim di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026).
Dasar hitungan UMP Jawa Barat 2027
Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pasal 139 ayat (1) mengatur penetapan UMP dihitung dengan formula UM(t+1)=KHL x 70 persen.
Dengan formula itu, KHL Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4.248.132 dikali 70 persen menghasilkan Rp2.973.692,4. Angka tersebut kemudian dibulatkan ke atas menjadi Rp3 juta.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan, penetapan upah minimum 2027 dilakukan bertahap. Prosesnya mulai dari UMP, lalu Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), sampai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Menurut Dedi, angka Rp3 juta menjadi jalan tengah untuk mengurangi kesenjangan upah antara wilayah dengan industri padat modal dan daerah yang bergantung pada industri padat karya.
Daerah mana yang terdampak
Pada 2026, UMK Kota Bekasi tercatat Rp5,9 juta, tertinggi di Jawa Barat. Kabupaten Bekasi dan Karawang juga berupah relatif tinggi. Karena itu, UMP Rp3 juta tak banyak memengaruhi daerah-daerah itu, juga Purwakarta, Subang, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung yang upah minimumnya sudah di atas angka tersebut.
Kebijakan ini justru berdampak ke daerah dengan UMK lebih rendah. Kota Banjar misalnya Rp2,33 juta, Pangandaran sekitar Rp2,3 juta, Kuningan Rp2,4 juta, Majalengka Rp2,6 juta, serta Indramayu dan Kabupaten Cirebon sekitar Rp2,7 juta. Daerah lain yang turut disebut antara lain Ciamis, Garut, Sukabumi, dan Tasikmalaya.
Bagi pekerja di wilayah berupah rendah, kenaikan ini menjadi sinyal penguatan daya beli. Sebaliknya, pengusaha di daerah padat karya mesti menyesuaikan struktur biaya, terutama yang masih menggantungkan upah minimum dalam hitungan produksi.
Formulasi KHL dinilai membuat kenaikan mengikuti harga kebutuhan pokok, bukan sekadar kesepakatan dewan pengupahan. Konsekuensinya, besaran UMP bisa bergerak cukup tajam ketika KHL terangkat, seperti yang terjadi pada 2027.
Pembahasan belum selesai di angka UMP. Tahapan berikutnya adalah UMSP, lalu UMK dan UMSK yang akan menyesuaikan kondisi masing-masing kabupaten/kota. Kota dan kabupaten dengan upah di atas Rp3 juta tetap bisa naik mengikuti perhitungan KHL setempat.
“Jadi Rp3 juta itu adalah safety net,” kata Kim, menegaskan bahwa angka tersebut berfungsi sebagai dasar pengaman, bukan patokan seragam seluruh wilayah.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah