JAKARTA β Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mencopot Irjen Ahrie Sonta dari jabatan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri. Ahrie, yang kini berstatus tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, dipindahkan ke posisi Perwira Tinggi (Pati) Yanma Polri.
Pencopotan itu bagian dari mutasi tertanggal 20 November 2026. Bukan hanya Ahrie β dua jenderal lain yang juga tersangka dalam perkara sama ikut digeser ke Yanma.
Iksantyo Bagus Isi Kursi Kadivkum
Sebagai pengganti Ahrie, Suyudi menunjuk Brigjen Iksantyo Bagus Pramono. Sebelumnya Iksantyo menjabat Karosundokinfokum Divkum Polri.
Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Kursi Kadivkum kini resmi berpindah tangan, sementara Ahrie menempati posisi baru di Yanma.
Yanma, atau Yayasan Markas Besar, adalah tempat perwira tinggi yang dilepas dari jabatan struktural. Bagi Polri, langkah ini memastikan Divisi Hukum tetap punya pimpinan saat kasus penyadapan bergulir.
Eko dan Slamet Ikut Digeser
Dua tersangka lain, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi, juga dimutasi menjadi Pati Yanma Polri. Eko sebelumnya menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri. Slamet merupakan Pati Bareskrim Polri yang mendapat penugasan di luar struktur.
Total sudah empat perwira tinggi Polri ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Selain Ahrie, Eko, dan Slamet, ada eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah sakit.
Sudah Dipecat, Kini Banding
Ahrie dan Eko telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Keduanya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), tetapi mengajukan banding atas putusan itu.
Sanksi itu tidak menghentikan langkah hukum lain. Terkait dugaan pidana makar dalam kasus ini, penyidikan masih berjalan. Polri sudah memeriksa dan menggeledah beberapa posko yang diduga terkait makar di Cipete, Bogor, dan Tangerang.
Namun Bareskrim belum menentukan tersangka dalam dugaan tindak pidana makar pada kasus penyadapan Presiden tersebut.
Bagi publik, mutasi ini menandai babak baru: tiga jenderal yang tersandung kasus penyadapan kini duduk di posisi nonstruktural, sementara kursi Kadivkum diisi wajah baru. Perhatian berikutnya tertuju pada banding Ahrie dan Eko serta arah penyidikan makar yang belum menemukan tersangka.















































π Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah