JAKARTA β Revisi UU Perlindungan Anak bukan lagi wacana. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko memastikan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 dan tercatat pada tahap penyusunan.
Pernyataan itu keluar setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendorong revisi aturan tersebut segera diproses. Menurut Singgih, dorongan pimpinan DPR itu menjadi momentum mempercepat tahapan legislasi.
“Artinya, ini bukan lagi sekadar wacana. RUU Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak sudah masuk dalam Prolegnas dan tercatat dalam tahap penyusunan,” kata Singgih saat dihubungi, Minggu (22/11/2026).
Yang dia sebut perlu didorong sekarang adalah agar prosesnya berjalan terukur, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan menghasilkan regulasi yang benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Alasan revisi tak bisa ditunda
Bagi Singgih, percepatan revisi punya alasan konkret. Pola kekerasan terhadap anak terus berkembang, dan risikonya tidak lagi hanya datang dari lingkungan keluarga atau sekolah.
“Pola kekerasan terhadap anak terus berkembang, menuntut negara untuk terus memperkuat instrumen hukum dan sistem perlindungan. Apalagi, saat ini anak-anak menghadapi berbagai risiko yang tidak hanya muncul di lingkungan keluarga dan sekolah, tetapi juga melalui media sosial dan ruang digital,” ujarnya.
Ia menyebut perundungan, kekerasan seksual, eksploitasi, hingga cyberbullying atau perundungan siber sebagai persoalan yang saling menumpuk. Penanganannya tidak cukup mengandalkan aturan yang ada sekarang.
Karena itu, Komisi VIII DPR menyatakan dukungan atas penguatan regulasi perlindungan anak. Bagi Singgih, persoalan yang dihadapi anak-anak sudah jauh lebih kompleks dibanding saat UU itu pertama disusun.
Negara jangan datang setelah korban berjatuhan
Kritik Singgih menyasar cara negara selama ini merespons kasus. Perlindungan anak, katanya, tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan setelah kekerasan terjadi.
Regulasi yang diperbarui harus memperkuat aspek pencegahan. Juga mekanisme pelaporan, pendampingan korban, pemulihan psikologis, serta jaminan agar anak tidak kembali menjadi korban.
“Jangan sampai negara baru hadir setelah anak menjadi korban. Kita membutuhkan sistem yang mampu mencegah kekerasan sejak awal, memberikan perlindungan ketika terjadi kasus, sekaligus memastikan korban mendapatkan pendampingan dan pemulihan,” tegasnya.















































π Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah