JAKARTA β Tuntutan agar ijazah para wakil rakyat dibuka ke publik kembali menguat setelah sorotan terhadap latar belakang pendidikan sejumlah pejabat negara meluas ke parlemen. Publik ingin mengetahui rekam akademik orang-orang yang memegang mandat membentuk undang-undang, menetapkan anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Namun, transparansi ijazah saja tidak otomatis menjawab persoalan mendasar dalam tata kelola negara. Gelar akademik tidak menjadi jaminan integritas maupun kualitas kebijakan publik apabila sistem politik dan mekanisme pengawasan masih membuka ruang bagi politik transaksional.
Kecerdasan Individu dan Desain Sistem
Dalam kajian ketatanegaraan, kapasitas personal pejabat perlu dibedakan dari desain sistem kenegaraan. Sistem yang kuat dibangun bukan atas asumsi bahwa setiap pemegang kekuasaan selalu sempurna, melainkan melalui aturan, lembaga pengawas, serta pembagian kekuasaan agar kewenangan tidak disalahgunakan.
Gagasan klasik mengenai pembatasan kekuasaan itu antara lain dirumuskan James Madison dalam The Federalist No. 51, yang menekankan bahwa kekuasaan harus saling mengawasi karena manusia memiliki kepentingan dan keterbatasan. Karena itu, keterbukaan dokumen pendidikan pejabat perlu berjalan beriringan dengan pembenahan aturan main di lembaga perwakilan.
Biaya Politik Tinggi di Balik Kursi Legislatif
Riset Westminster Foundation for Democracy (WFD) bertajuk The Cost of Politics in Indonesia (2024) menunjukkan betapa mahalnya biaya untuk maju dalam pemilihan anggota DPR RI pada Pemilu 2024.
Kandidat yang diteliti mengeluarkan biaya kampanye berkisar antara Rp200 juta hingga Rp160 miliar, dengan rata-rata pengeluaran di luar angka ekstrem mencapai Rp5 miliar atau hampir delapan kali gaji tahunan seorang legislator.
Laporan yang sama mencatat beban biaya tersebut hampir seluruhnya ditanggung oleh kandidat secara pribadi, bukan oleh partai politik.
Akibatnya, peluang warga biasa untuk masuk ke parlemen menyempit: hanya 1,7 persen anggota DPR RI dan 9,5 persen anggota DPD RI terpilih pada 2024 yang bukan petahana maupun bagian dari keluarga elite politik, sementara 220 anggota DPR RI (37,8 persen) memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat atau tokoh berpengaruh.
Temuan serupa tampak dalam survei panel peneliti Nick Kuipers dan Eve Warburton bersama Saiful Mujani Research and Consulting terhadap 800 calon anggota DPRD tingkat kabupaten/kota pada Pemilu 2024.
Kandidat perempuan dengan penghasilan di atas Rp30 juta per bulan tercatat memiliki peluang menang 42 persen, sekitar delapan kali lebih besar dibanding kandidat laki-laki berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan yang peluangnya hanya 5 persen.
Kaderisasi Partai dan Arah Reformasi
Dominasi modal finansial dalam kompetisi elektoral membuat partai politik kerap terdorong memilih kandidat bermodal besar atau populer demi meraih suara jangka pendek, alih-alih memperkuat kaderisasi berbasis kapasitas kebijakan. Kondisi ini juga berisiko mendorong politik balas budi setelah kandidat menjabat.
Bagi pemilih, tuntutan membuka ijazah wakil rakyat merupakan bagian dari hak warga untuk menilai kualifikasi pejabat publik. Agar berdampak nyata bagi kualitas demokrasi, dorongan transparansi tersebut perlu dilengkapi penguatan pendanaan publik partai politik, audit dana kampanye yang lebih ketat, serta penegakan aturan pemilu terhadap praktik politik uang.













π Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah