Sudaryono Copot 137 Kepala SPPG Gegara Korupsi hingga Langgar SOP yang Sebabkan Keracunan

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan ekstrem untuk membersihkan internal organisasinya. Kepala BGN, Sudaryono, resmi memberhentikan 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai daerah di Indonesia per Senin, 3 Agustus 2026.

Pokok Peristiwa

Langkah ini diambil setelah ditemukan berbagai pelanggaran berat, mulai dari praktik korupsi hingga pengabaian standar operasional prosedur (SOP) yang memicu keracunan makanan. Keputusan tegas tersebut diumumkan langsung oleh Sudaryono usai Rapat Pimpinan di kantor BGN.

Para kepala dapur yang dicopot tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten, dan Jawa Tengah. Salah satu sorotan utama adalah insiden keracunan yang terjadi di SMK Negeri 6 Semarang, yang dapurnya kini turut terkena sanksi pemberhentian.

“Yang jelas kami zero tolerance terhadap keracunan, zero toleran terhadap tindakan korupsi, hengki pengki, ngentik uang, dan lain-lain itu kita zero toleran,” tegas Sudaryono. Ia menekankan bahwa dalam pengelolaan program krusial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), kepercayaan tetap perlu dibarengi dengan mekanisme kontrol yang ketat melalui prinsip trust is good, but control is better.

Konteks

Dampak dari kebijakan ini sangat terasa bagi kelangsungan operasional dapur-dapur di daerah. Langkah tersebut menjadi sinyal keras bagi pengelola program MBG lainnya agar tidak main-main dengan kualitas asupan gizi siswa. Selain sanksi administratif berupa pencopotan jabatan, BGN kini berfokus membenahi tata kelola agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Untuk memperkuat pengawasan, BGN tengah mengembangkan sistem berbasis digital. Nantinya, seluruh proses operasional di dapur dapat dipantau secara sistematis dan real-time. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana negara dikelola secara bersih serta menu yang disajikan memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

Dampak dan Langkah Berikutnya

Selain sistem pengawasan internal, BGN berkomitmen meningkatkan transparansi data kepada publik. Ke depannya, informasi mengenai menu harian, kandungan gizi, hingga lokasi dapur SPPG akan lebih mudah diakses oleh orang tua murid, pihak sekolah, serta dinas terkait.

“Kami menyediakan informasi yang terbuka kepada pihak-pihak terkait khususnya orang tua, kemudian dinas kesehatan, dinas pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah itu mendapatkan informasi bahwa anaknya diberi menu makan apa oleh negara,” jelas Sudaryono mengenai mekanisme transparansi yang sedang dibangun.

Langkah tegas ini menegaskan posisi BGN dalam menjaga integritas program nasional tersebut dari penyimpangan, baik di sisi operasional dapur maupun pengelolaan keuangan di tingkat daerah.