Kemendagri Raih Penghargaan Birokrasi Modern 2026

JAKARTA — Kemendagri meraih penghargaan Pelopor Birokrasi Modern dan Stabilitas Regional dalam Indonesia Kita Awards 2026 pada Selasa (10/11/2026). Penghargaan itu diberikan atas upaya kementerian memperkuat koordinasi pusat dan daerah, integrasi data, serta pengendalian inflasi.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menerima penghargaan tersebut mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Acara penganugerahan berlangsung di Yudistira Ballroom, Patra Jasa Office Tower, Jakarta, dan digelar oleh Garuda TV.

Penghargaan Birokrasi Modern untuk Kemendagri

Penghargaan itu menyoroti sejumlah pekerjaan Kemendagri dalam menghubungkan kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaan di daerah. Cakupannya termasuk pengendalian inflasi daerah dan pemberian insentif fiskal untuk mendukung program strategis nasional.

Penyelenggara juga menyebut integrasi nomor induk kependudukan (NIK) dalam Satu Data Indonesia sebagai bagian dari upaya mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Integrasi data tersebut menghubungkan identitas kependudukan dengan pengelolaan data pemerintah.

Bagi masyarakat, ketepatan data kependudukan berkaitan langsung dengan proses penyaluran bantuan sosial. Sementara itu, koordinasi pusat dan daerah memengaruhi cara program nasional dijalankan serta layanan publik diberikan di daerah.

Dalam tayangan video pada acara tersebut, penyelenggara turut menyoroti peran Menteri Dalam Negeri selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Peran yang disebut mencakup pengendalian inflasi daerah dan dukungan bagi program strategis nasional.

Peran kepala daerah dan pelayanan publik

Bima mengatakan Kemendagri membina penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat.

“Tugas utama dari Kemendagri adalah memastikan teman-teman kepala daerah menjalankan fungsi pelayanan publik dengan baik dan melakukan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat,” ujar Bima.

Ia juga menyinggung tantangan yang dihadapi kepala daerah. Tantangan itu meliputi penanganan bencana, pengawalan program prioritas, serta menjaga akuntabilitas pemerintahan.

Kemendagri sebelumnya menyampaikan seruan “petarung” dalam retret kepala daerah. Bima mengaitkan seruan tersebut dengan tuntutan kepala daerah untuk tetap menjalankan tugas saat menghadapi berbagai ujian dan tanggung jawab pemerintahan.

“Kalau ada hari ini para kepala daerah yang menerima penghargaan, maka sesungguhnya mereka adalah petarung-petarung sejati yang bisa melewati berbagai macam ujian, tantangan, dan cobaan,” tegasnya.

Koordinasi pusat-daerah dalam penanganan bencana

Peran Kemendagri juga mencakup kepemimpinan Menteri Tito dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Tugas tersebut berjalan bersama dorongan reformasi tata kelola pemerintahan daerah berbasis data.

Koordinasi menjadi penting dalam penanganan bencana karena pemerintah daerah menjalankan layanan dan langkah pemulihan di wilayahnya, sementara pemerintah pusat menyelaraskan kebijakan. Kemendagri menyebut pembinaan kepala daerah dan sinkronisasi kebijakan sebagai bagian dari mandatnya.

Bima menyampaikan apresiasi kepada sejumlah kepala daerah yang turut menerima penghargaan. Ia juga berterima kasih kepada Garuda TV karena telah memberi semangat dan apresiasi kepada para kepala daerah di tengah tantangan yang mereka hadapi.

Dalam sambutannya, Bima kembali menekankan ukuran utama tugas Kemendagri: “memastikan teman-teman kepala daerah menjalankan fungsi pelayanan publik dengan baik dan melakukan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat.”