JAKARTA — Pupuk subsidi 2027 ditetapkan sebanyak 9,85 juta ton, sama dengan alokasi tahun ini, kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta Pusat, Rabu (11/11). Jumlah itu mencakup kebutuhan sektor pertanian dan perikanan.
Alokasi tersebut menjaga jumlah pupuk bersubsidi pada tingkat yang sama dengan tahun ini. Pemerintah membagi jatah untuk pertanian sebanyak 9,55 juta ton dan perikanan sebanyak 300 ribu ton.
Keputusan itu diumumkan setelah rapat pemerintah membahas volume pupuk untuk tahun depan. Bagi petani dan pelaku usaha perikanan, angka alokasi menjadi penentu besarnya pasokan pupuk bersubsidi yang disiapkan pemerintah, sementara harga ke depan masih mengikuti kondisi pasar global.
Rincian alokasi pupuk subsidi 2027
Zulkifli, yang akrab disapa Zulhas, menyampaikan bahwa volume untuk sektor pertanian sama dengan tahun lalu. Sektor perikanan mendapat alokasi tersendiri sebesar 300 ribu ton.
“Jadi tadi rapat tinggal memutuskan saja, yaitu pupuk untuk tahun 2027. Ya, Pak Mentan tadi sama volumenya dengan tahun lalu 9,55, dan dari perikanan 300.000. Jadi totalnya 9,85,” kata Zulhas di Kantor Kemenko Bidang Pangan.
Besaran total yang ditetapkan mencakup kedua sektor tersebut. Pembagian ini berarti alokasi pertanian tetap menjadi bagian terbesar, sedangkan jatah perikanan dicatat terpisah dalam total nasional.
Namun, jumlah pupuk yang disiapkan belum memastikan harga yang akan dibayar pengguna. Zulhas mengatakan harga pupuk ke depan masih bergantung pada perkembangan kondisi global karena sejumlah bahan baku masih dipasok dari negara lain.
Pupuk Subsidi 2027 dan perubahan skema pengadaan
Zulhas menyebut harga pupuk berpeluang turun jika situasi dunia lebih kondusif. Sebaliknya, gejolak global dapat mendorong harga naik, terutama karena Indonesia masih mengandalkan pasokan luar negeri untuk beberapa bahan baku pupuk.
Pemerintah, kata dia, menargetkan penghematan hingga 20 persen lewat perubahan mekanisme pengadaan. Skema cost plus yang digunakan sebelumnya diganti menjadi mark to market. Dalam skema lama, keuntungan pengelola dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan.
Zulhas menjelaskan, pola itu dapat membuat keuntungan pengelola ikut membesar saat biaya operasional meningkat. Karena itu, perubahan mekanisme ditujukan untuk mengendalikan biaya pembelian pupuk dan membuka ruang bagi penghematan anggaran.
“Cara dirubah, kalau dulu cost plus namanya, itu kerja dulu nanti bayarnya belakangan ya. Untuk 10 persen. Dia untung. Jadi makin banyak, makin banyak ongkos, mahal, untungnya 10 persen. Rusak pabriknya, makin tinggi untungnya pengelola pupuk ini,” jelas Zulhas.
Melalui mark to market, pemerintah dapat menyediakan anggaran lebih dahulu sebelum melakukan pembelian. Zulhas mengatakan cara itu dapat menekan biaya pengadaan, tetapi harga pupuk ke depan tetap terkait dengan perkembangan situasi global dan pasokan bahan baku.
“Jadi belanja dulu, itu bisa menghemat sampai 20 persen, hal luar biasa. Bahkan bisa bangun pabrik baru,” tutur Zulhas.
Pabrik baru ditargetkan beroperasi Januari 2027
Dalam rapat yang sama, Zulhas juga menyampaikan rencana pembangunan pabrik pupuk baru di Sumatera Selatan. Pemerintah menargetkan fasilitas itu mulai beroperasi pada Januari 2027.
Rencana pabrik tersebut disebut sejalan dengan upaya menekan biaya dan memperkuat penyediaan pupuk. Namun, pemerintah masih menghadapi ketergantungan pasokan luar negeri untuk sejumlah bahan baku, sehingga kondisi global tetap dapat memengaruhi harga.
“Bangun pabrik baru, ini mau jadi nih bulan depan, tahun depan nih, Januari yang di Sumatera Selatan,” kata Zulhas.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP