Moratorium Sawah di Riau, Banten, Papua Bisa Dibuka Lagi

JAKARTA — Moratorium sawah di Riau, Banten, dan Papua berpeluang dicabut setelah target perlindungan lahan pertanian pangan nasional melampaui batas minimal. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid membahas keputusan itu di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Pembukaan kembali pelayanan pertanahan dapat memberi kepastian bagi warga dan pengembang yang selama ini terkendala mengurus sertifikat tanah di lokasi terdampak. Namun, tiga provinsi itu masih belum memenuhi target perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sebesar 87 persen.

Moratorium berlaku sejak 22 September 2025. Kebijakan tersebut menghentikan sementara pelayanan sertifikat tanah di lokasi yang belum memenuhi ketentuan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yaitu lahan yang ditetapkan untuk menjaga ketersediaan pangan.

Moratorium sawah masih menahan layanan tanah

Nusron mengatakan penghentian layanan sudah berlangsung sekitar 14 bulan. Pemerintah kini menghadapi persoalan karena capaian perlindungan secara nasional telah melewati target, sementara Riau, Banten, dan Papua masih berada di bawah ambang 87 persen.

“Selama ini, baik di kabupaten/kota maupun di provinsi, kalau LP2B-nya kurang dari 87%, kami melakukan setop sementara pelayanan sertifikat tanah di lokasi tersebut. Ini kejam kami,” ujar Nusron dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Data terakhir per 10 November 2026 mencatat capaian LP2B nasional sebesar 87,98 persen. Angka itu lebih tinggi daripada target minimal pemerintah, tetapi capaian nasional belum menghapus persoalan layanan di daerah yang masih di bawah batas.

Menurut Nusron, kondisi tiap provinsi berbeda. Capaian Riau dipengaruhi tutupan lahan yang sebagian besar berupa perkebunan sawit. Di Banten, sejumlah wilayah telah memiliki izin pembangunan nonpertanian, termasuk untuk perumahan dan industri.

Papua masih memiliki peluang menambah capaian melalui pencetakan sawah baru. Perbedaan keadaan ini membuat keputusan pemerintah perlu memperhitungkan kondisi tiap daerah, bukan hanya melihat angka nasional.

Target nasional jadi dasar pertimbangan

Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah perlu segera menentukan sikap agar persoalan layanan pertanahan tidak terus berlarut. Ia menyebut capaian nasional yang sudah melampaui 87 persen dapat menjadi pertimbangan untuk menerima kondisi saat ini, meski tiga provinsi belum memenuhi target.