“Secara nasional sudah 87%, tapi ada 3 daerah yang belum cukup. Tetapi kalau dijumlah, nasional sudah 87%. Nanti kita minta pendapat, apa kita putuskan saja sudah, ya,” kata Zulhas.
Bagi warga, kepastian keputusan berpengaruh langsung pada pengurusan sertifikat tanah di lokasi yang selama ini terkena penghentian layanan. Pengembang properti juga mengeluhkan kebutuhan kepastian pertanahan. Jika moratorium dicabut, pelayanan di lokasi terdampak dapat kembali berjalan, sementara pemerintah tetap dapat meminta daerah meningkatkan perlindungan lahan.
Zulhas mengatakan pencabutan moratorium dapat disertai catatan agar ketiga provinsi menambah perlindungan LP2B. Dengan begitu, pemerintah dapat mempertimbangkan pemulihan layanan sekaligus mempertahankan kewajiban daerah untuk mengejar target.
“Kalau kita putuskan, artinya Pak Nusron sudah bisa ada kepastian hukum, sudah moratorium bisa dicabut, ya,” ujar Zulhas. Ia mengatakan penambahan perlindungan di tiga daerah dapat dicatat ketika keputusan diambil.
Keputusan menunggu konsultasi pengawasan
Rencana itu belum menjadi keputusan final. Nusron mengatakan kementeriannya akan berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyamakan pemahaman mengenai kebijakan dan pertanggungjawabannya.
Konsultasi tersebut diperlukan sebelum pemerintah menetapkan langkah yang berdampak pada pelayanan sertifikat tanah. Nusron berharap pembahasan bisa selesai dalam waktu dekat agar penghentian layanan yang telah berlangsung sekitar 14 bulan tidak terus menghambat daerah.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP