Moratorium Sawah di Riau, Banten, Papua Bisa Dibuka Lagi

JAKARTA — Moratorium sawah di Riau, Banten, dan Papua berpeluang dicabut setelah target perlindungan lahan pertanian pangan nasional melampaui batas minimal. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid membahas keputusan itu di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Pembukaan kembali pelayanan pertanahan dapat memberi kepastian bagi warga dan pengembang yang selama ini terkendala mengurus sertifikat tanah di lokasi terdampak. Namun, tiga provinsi itu masih belum memenuhi target perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sebesar 87 persen.

Moratorium berlaku sejak 22 September 2025. Kebijakan tersebut menghentikan sementara pelayanan sertifikat tanah di lokasi yang belum memenuhi ketentuan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yaitu lahan yang ditetapkan untuk menjaga ketersediaan pangan.

Moratorium sawah masih menahan layanan tanah

Nusron mengatakan penghentian layanan sudah berlangsung sekitar 14 bulan. Pemerintah kini menghadapi persoalan karena capaian perlindungan secara nasional telah melewati target, sementara Riau, Banten, dan Papua masih berada di bawah ambang 87 persen.

“Selama ini, baik di kabupaten/kota maupun di provinsi, kalau LP2B-nya kurang dari 87%, kami melakukan setop sementara pelayanan sertifikat tanah di lokasi tersebut. Ini kejam kami,” ujar Nusron dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Data terakhir per 10 November 2026 mencatat capaian LP2B nasional sebesar 87,98 persen. Angka itu lebih tinggi daripada target minimal pemerintah, tetapi capaian nasional belum menghapus persoalan layanan di daerah yang masih di bawah batas.

Menurut Nusron, kondisi tiap provinsi berbeda. Capaian Riau dipengaruhi tutupan lahan yang sebagian besar berupa perkebunan sawit. Di Banten, sejumlah wilayah telah memiliki izin pembangunan nonpertanian, termasuk untuk perumahan dan industri.

Papua masih memiliki peluang menambah capaian melalui pencetakan sawah baru. Perbedaan keadaan ini membuat keputusan pemerintah perlu memperhitungkan kondisi tiap daerah, bukan hanya melihat angka nasional.

Target nasional jadi dasar pertimbangan

Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah perlu segera menentukan sikap agar persoalan layanan pertanahan tidak terus berlarut. Ia menyebut capaian nasional yang sudah melampaui 87 persen dapat menjadi pertimbangan untuk menerima kondisi saat ini, meski tiga provinsi belum memenuhi target.

“Secara nasional sudah 87%, tapi ada 3 daerah yang belum cukup. Tetapi kalau dijumlah, nasional sudah 87%. Nanti kita minta pendapat, apa kita putuskan saja sudah, ya,” kata Zulhas.

Bagi warga, kepastian keputusan berpengaruh langsung pada pengurusan sertifikat tanah di lokasi yang selama ini terkena penghentian layanan. Pengembang properti juga mengeluhkan kebutuhan kepastian pertanahan. Jika moratorium dicabut, pelayanan di lokasi terdampak dapat kembali berjalan, sementara pemerintah tetap dapat meminta daerah meningkatkan perlindungan lahan.

Zulhas mengatakan pencabutan moratorium dapat disertai catatan agar ketiga provinsi menambah perlindungan LP2B. Dengan begitu, pemerintah dapat mempertimbangkan pemulihan layanan sekaligus mempertahankan kewajiban daerah untuk mengejar target.

“Kalau kita putuskan, artinya Pak Nusron sudah bisa ada kepastian hukum, sudah moratorium bisa dicabut, ya,” ujar Zulhas. Ia mengatakan penambahan perlindungan di tiga daerah dapat dicatat ketika keputusan diambil.

Keputusan menunggu konsultasi pengawasan

Rencana itu belum menjadi keputusan final. Nusron mengatakan kementeriannya akan berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyamakan pemahaman mengenai kebijakan dan pertanggungjawabannya.

Konsultasi tersebut diperlukan sebelum pemerintah menetapkan langkah yang berdampak pada pelayanan sertifikat tanah. Nusron berharap pembahasan bisa selesai dalam waktu dekat agar penghentian layanan yang telah berlangsung sekitar 14 bulan tidak terus menghambat daerah.