Polri Mutasi 25 Pati dan Pamen, Sejumlah Jabatan Strategis Bareskrim dan Lemdiklat Berganti

JAKARTA — Mutasi Polri terhadap 25 perwira tinggi dan menengah mengubah sejumlah posisi di Bareskrim, Densus 88 Antiteror, dan Lemdiklat berdasarkan surat telegram Kapolri tertanggal 9 November 2026. Perubahan jabatan itu mencakup penugasan baru bagi pejabat berpangkat komisaris jenderal hingga pengisian posisi direktur di Bareskrim.

Bagi jajaran kepolisian, rotasi ini mengatur penempatan personel pada sejumlah jabatan strategis dan wilayah. Polri menyatakan mutasi menjadi bagian dari penyegaran organisasi serta pembinaan karier, dengan pertimbangan kebutuhan organisasi dan meritokrasi.

Mutasi Polri di Bareskrim dan Lemdiklat

Dua komisaris jenderal, Syahardiantono dan Yuda Gustawan, mendapat penugasan sebagai Analis Kebijakan Utama di Lemdiklat Polri. Syahardiantono ditempatkan pada bidang Jianbang, sedangkan Yuda bertugas pada bidang Gadikwa.

Di Bareskrim, Brigjen Moh. Irhamni berpindah dari jabatan Direktur Tindak Pidana Tertentu menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II. Posisi direktur yang ditinggalkannya kini diisi Kombes Bismo Teguh Prakoso, yang sebelumnya menjabat Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Kombes Yuyan Priatmaja juga mendapat jabatan baru sebagai Kepala Subdirektorat I Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim. Sebelumnya, ia bertugas sebagai perwira menengah Bareskrim dengan penugasan pada Badan Narkotika Nasional.

Perubahan itu menempatkan pejabat dengan pengalaman berbeda pada sejumlah fungsi penegakan hukum. Bagi kerja Bareskrim, pergantian direktur dan penempatan pejabat di direktorat tindak pidana umum menentukan susunan personel yang menjalankan tugas penyidikan di lingkungan tersebut.

Perubahan di Densus 88 dan sejumlah Polda

Di Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Fachrul Sugiarto mendapat penugasan sebagai Dosen Kepolisian Madya Tingkat II Akpol Lemdiklat. Jabatan Kepala Subdirektorat Monitoring Direktorat Intelijen Densus 88 selanjutnya diemban Kombes Ervindo Maulana.

Rotasi juga mencakup personel di berbagai kepolisian daerah. Penempatan baru menyentuh Polda Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Sulawesi Barat, dan Maluku.

Dengan perubahan tersebut, mutasi tidak hanya menyasar jabatan di Mabes Polri. Sejumlah wilayah juga mendapat penempatan personel baru, sehingga pelaksanaan tugas kepolisian di tingkat daerah masuk dalam cakupan rotasi kali ini.

Polri sebut mutasi mempertimbangkan meritokrasi

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan penempatan pejabat mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Ia menyebut kebijakan itu sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi.

“Mutasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi.

Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas agar setiap pejabat yang diberikan amanah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta mendukung peningkatan kinerja organisasi,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Johnny juga menyampaikan terima kasih kepada pejabat yang telah menyelesaikan tugas sebelumnya. Ia berharap pejabat yang menerima penugasan baru segera menyesuaikan diri dan memperkuat soliditas di lingkungan kerja masing-masing.

“Kami ucapkan terima kasih kepada para pejabat sebelumnya atas dedikasi yang telah diberikan kepada institusi Polri. Kepada pejabat yang mendapat amanah baru, diharapkan segera menyesuaikan diri, memperkuat soliditas, sehingga pelaksanaan tugas kepolisian dapat semakin optimal,” kata Johnny.

Mutasi tersebut tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026. Polri menyatakan rotasi dilakukan untuk mendukung kinerja organisasi dan profesionalisme personel dalam pelayanan, perlindungan, serta pengayoman kepada masyarakat.