Kemendagri perkuat akurasi peta batas desa dengan ILASPP

Di Sulawesi Tengah, 199 dari 1.842 desa telah memiliki peraturan kepala daerah tentang batas desa, setara 10,80 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan penegasan batas masih berlangsung di berbagai daerah, dengan kemajuan yang berbeda.

Di wilayah program ILASPP di Sulawesi Tenggara, sasaran mencakup 81 desa di Muna Barat dan 67 desa di Buton Tengah. Kedua kabupaten itu termasuk dalam kelompok 272 desa yang masuk percepatan penegasan batas di Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah.

Dampaknya langsung terasa pada tata kelola desa. Batas yang jelas memberi pemerintah daerah dasar lebih kuat untuk mengurus administrasi penduduk dan aset, mengurangi potensi konflik wilayah, serta memastikan program pemerintah diarahkan kepada warga di lokasi yang tepat. Tanpa peta dan dokumen yang selaras, perencanaan lintas desa juga berisiko memakai acuan wilayah yang berbeda.

Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Lusje Anneke Tabalujan, menekankan fungsi batas desa dalam penyusunan rencana pembangunan. “Batas desa merupakan basis perencanaan pembangunan di desa,” kata Lusje.

Ia juga meminta pemerintah daerah melengkapi laporan penyelesaian batas dengan dokumen pendukung, termasuk peraturan bupati, data digital, dan berita acara kesepakatan. Ditjen Bina Pemdes mendorong koordinasi pemerintah daerah dengan BIG, kecamatan, dan pemerintah desa agar hasil pemetaan berujung pada peta yang disahkan serta dapat dipakai sebagai acuan pemerintahan.