Kemendagri perkuat akurasi peta batas desa dengan ILASPP

JAKARTA — Program ILASPP mendorong pemerintah daerah memperkuat peta batas desa sebelum batas administrasi ditetapkan secara definitif. Sosialisasi digelar pada 30 Oktober 2026 di Kabupaten Buton Tengah dan Muna Barat, Sulawesi Tenggara.

Keakuratan peta menentukan kepastian wilayah yang dipakai untuk merencanakan pembangunan, mengelola aset, dan menetapkan penerima program pemerintah. Capaian penegasan batas desa secara nasional baru 16,77 persen, atau 12.622 dari total 75.266 desa.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri mengarahkan kegiatan itu untuk membantu pemerintah daerah menyiapkan data wilayah yang dapat dipertanggungjawabkan. Materi sosialisasi membahas kebijakan penegasan batas, dukungan data Badan Informasi Geospasial (BIG), pemilihan peta dasar, metode pelacakan, hingga pemeriksaan teknis hasil pemetaan.

Peta batas desa bertumpu pada peta dasar yang tepat

BIG menjelaskan bahwa Peta Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:5.000 dapat digunakan sebagai peta dasar penegasan batas desa. Tingkat ketelitian geometrik dan detail objek pada peta itu dinilai membantu mengenali unsur wilayah, antara lain jalan, sungai, saluran, dan bangunan.

Jika peta RBI pada skala itu belum tersedia, pemerintah dapat memakai Citra Tegak Resolusi Tinggi dengan resolusi spasial paling rendah empat meter. Citra dari sumber lain juga dapat dipertimbangkan, selama spesifikasi teknisnya terpenuhi.

Peta dasar berperan sebagai acuan bersama. Peta tematik yang dibuat kementerian, pemerintah daerah, atau pihak lain perlu merujuk pada dasar yang sama agar informasi penggunaan lahan, perizinan, dan program pembangunan tidak saling tumpang tindih.

Proses penegasan dimulai dengan mengumpulkan dan meneliti dokumen, lalu memilih peta dasar dan menelusuri garis batas. Desa-desa yang berbatasan perlu mencapai kesepakatan sebelum peta disahkan melalui peraturan kepala daerah. Penelusuran dapat dilakukan secara kartometrik memakai peta dan data digital, atau secara terestris lewat survei langsung.

Berapa capaian penegasan batas di Sulawesi Tenggara?

Data Ditjen Bina Pemdes mencatat 82 desa di Sulawesi Tenggara telah memiliki penegasan batas, dari total 1.908 desa. Capaian itu sekitar 4,30 persen, masih di bawah angka nasional sebesar 16,77 persen.

Di Sulawesi Tengah, 199 dari 1.842 desa telah memiliki peraturan kepala daerah tentang batas desa, setara 10,80 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan penegasan batas masih berlangsung di berbagai daerah, dengan kemajuan yang berbeda.

Di wilayah program ILASPP di Sulawesi Tenggara, sasaran mencakup 81 desa di Muna Barat dan 67 desa di Buton Tengah. Kedua kabupaten itu termasuk dalam kelompok 272 desa yang masuk percepatan penegasan batas di Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah.

Dampaknya langsung terasa pada tata kelola desa. Batas yang jelas memberi pemerintah daerah dasar lebih kuat untuk mengurus administrasi penduduk dan aset, mengurangi potensi konflik wilayah, serta memastikan program pemerintah diarahkan kepada warga di lokasi yang tepat. Tanpa peta dan dokumen yang selaras, perencanaan lintas desa juga berisiko memakai acuan wilayah yang berbeda.

Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Lusje Anneke Tabalujan, menekankan fungsi batas desa dalam penyusunan rencana pembangunan. “Batas desa merupakan basis perencanaan pembangunan di desa,” kata Lusje.

Ia juga meminta pemerintah daerah melengkapi laporan penyelesaian batas dengan dokumen pendukung, termasuk peraturan bupati, data digital, dan berita acara kesepakatan. Ditjen Bina Pemdes mendorong koordinasi pemerintah daerah dengan BIG, kecamatan, dan pemerintah desa agar hasil pemetaan berujung pada peta yang disahkan serta dapat dipakai sebagai acuan pemerintahan.