Bagi publik, dampak langsungnya adalah dokumen pemerintah yang sebelumnya dipakai dalam pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran kini tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Persoalan berikutnya beralih pada bagaimana implikasi putusan itu diperlakukan dalam kerangka konstitusional dan proses politik.
Implikasi jabatan dibahas dalam kerangka konstitusi
Yusril mengatakan pencabutan surat dapat berpengaruh terhadap penilaian persyaratan pendidikan Gibran sebagai wakil presiden. Menurut dia, jika persyaratan tersebut dinilai tidak terpenuhi, persoalannya juga berkaitan dengan pemenuhan syarat saat pencalonan.
Namun, Yusril menyampaikan konsekuensi itu sebagai persoalan yang perlu dilihat melalui kerangka konstitusional. Ia tidak menyebut pencabutan surat sebagai keputusan pemberhentian Gibran.
“Kalau penyetaraan pendidikannya itu sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan (Gibran) tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi wakil presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka konstitusional, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan,” terang Yusril.
Di ranah politik, Gibran dikabarkan menemui Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026) untuk menyatakan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden. Sehari kemudian, ia mendatangi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyerahkan sendiri surat pengunduran dirinya.
Pada saat yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai mengumpulkan persetujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nasib politik Gibran. Perkembangan di lembaga-lembaga negara itu menjadi tahapan berikutnya setelah pemerintah mencabut surat penyetaraan dan Yusril menyatakan jalur PK tidak tersedia bagi pemerintah.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP