Uang pensiun dan fasilitas lain
Hak mantan presiden dan wakil presiden juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978. Aturan itu mencakup rumah kediaman beserta perlengkapannya, kendaraan milik negara, dan pengemudi.
Pejabat yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri termasuk dalam kategori yang dapat berhenti dengan hormat. Kategori itu juga meliputi pejabat yang tidak dipilih atau diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir, serta yang tidak dapat menjalankan kewajiban karena alasan tertentu.
Mantan wakil presiden yang diberhentikan dengan hormat berhak menerima uang pensiun bulanan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat. Hak lainnya mencakup tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan.
Pembayaran pensiun dan tunjangan mulai berlaku pada bulan setelah pemberhentian dengan hormat. Karena itu, proses di MPR dan keputusan pemberhentian akan menentukan kapan hak-hak tersebut mulai berlaku bagi Gibran.
Perkembangan politik setelah pengunduran diri juga sudah terlihat di sejumlah kantor pemerintahan. Foto Gibran mulai dicopot dari beberapa gedung, termasuk Gedung Negara Grahadi di Surabaya dan Pendopo Kantor Gubernur Banten. Airlangga Hartarto menyebut foto wakil presiden tidak lagi terpasang di ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mengatakan para senator ingin Presiden Prabowo Subianto mendengar pandangan anggota DPD sebelum mengusulkan calon pengganti kepada MPR. “Kita akan memilih sosok yang pro daerah,” kata Nawardi di Surabaya, Sabtu (14/11). Proses penggantian dan pemberhentian Gibran selanjutnya akan menentukan status hak rumah serta fasilitas mantan wakil presiden itu.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP