JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak akan menjerat semua pembuat konten. Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo mengatakan regulasi hanya menyasar kreator yang sudah beroperasi layaknya lembaga penyiaran profesional.
“Yang kita atur adalah yang profesional. Channel yang sudah seperti televisi, punya redaksi, punya jadwal, punya monetisasi besar, punya jangkauan (penonton) jutaan orang. Itulah yang harus patuh pada standar isi siaran,” kata Angga di Jakarta, Senin (9/11).
Pernyataan itu disampaikan saat Komdigi menggelar pembubuhan paraf Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyiaran. DIM adalah daftar poin pasal yang akan dibahas bersama DPR, sehingga paraf tersebut menandai masuknya rancangan ke tahap pembahasan politik yang lebih serius.
Angga menjelaskan, dorongan mengatur aktivitas kreator muncul karena lanskap media berubah cepat. Masyarakat kini bisa memproduksi dan menyebarkan informasi sendiri, tanpa melalui ruang redaksi, sampai menjangkau jutaan pengguna platform.
“Anak-anak kita tidak lagi menonton TV di ruang keluarga. Mereka menonton di genggaman tangan. Mereka bukan lagi penonton, mereka adalah produsen,” ujarnya.
Kreator kecil dan UMKM dapat ruang
Komdigi menegaskan akun media sosial pribadi, vlog keluarga, dan konten kreator UMKM tidak otomatis masuk kategori kegiatan penyiaran yang wajib mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Dua kelompok ini punya karakteristik dan tanggung jawab berbeda dari penyiar profesional.
Pembatasannya bertumpu pada skala dan sifat kegiatan. Channel yang punya struktur redaksi, jadwal tayang, monetisasi besar, serta jangkauan penonton jutaan orang akan diminta mematuhi standar isi siaran. Kreator pemula dan pelaku usaha mikro justru disebut akan dilindungi agar bisa tumbuh.
“Yang sama-sama profesional, diatur dalam standar yang sama. Yang kecil, yang UMKM, yang kreator pemula, kita lindungi dan kita beri ruang untuk tumbuh,” kata Angga.
Komdigi hanya mengatur kegiatan penyiaran profesional yang berlangsung lewat platform digital. Pengaturan itu, menurut Angga, tidak dimaksudkan membatasi aktivitas warga maupun pelaku UMKM yang menyebarkan konten dari akun pribadi.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah