JAKARTA — PP Tunas mencatat sekitar 28 juta akun anak telah memperoleh pelindungan sejak aturan itu berlaku pada 28 Maret 2026, tetapi kepatuhan platform belum cukup diukur dari jumlah akun yang dibatasi.
Evaluasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada 14 September 2026 menilai X, Meta, YouTube, dan TikTok belum sepenuhnya patuh. Perhatian kini bergeser pada apakah fitur platform benar-benar mengurangi risiko yang dihadapi anak.
PP Tunas mengukur risiko fitur
Angka penonaktifan akun memberi gambaran tentang langkah platform, tetapi tidak otomatis membuktikan anak lebih aman saat menggunakan layanan. Roblox, misalnya, memindahkan 23 juta akun anak ke pengaturan yang lebih ketat. TikTok melaporkan sekitar sembilan juta akun anak telah dinonaktifkan per awal Oktober.
Namun, capaian itu perlu dibaca bersama skala masalahnya. X baru mengunci sekitar 250 ribu akun pengguna di bawah 16 tahun, kurang dari 4 persen dari perkiraan tujuh juta akun anak di platform tersebut. Meta melaporkan pemblokiran 184 ribu akun, sementara jumlah akun anak di platform-platformnya diperkirakan mencapai 33 juta.
PP Tunas menyediakan ukuran yang lebih terarah daripada sekadar hitungan akun. Pasal 5 membagi produk, layanan, dan fitur (PLF) ke dalam profil risiko tinggi atau rendah, dengan penilaian berdasarkan tujuh aspek.
Aspek itu mencakup kontak dengan orang asing, paparan pornografi dan kekerasan, eksploitasi anak sebagai konsumen, keamanan data pribadi, adiksi, serta gangguan kesehatan psikologis dan fisiologis. Keputusan Menteri Komdigi Nomor 219 Tahun 2026 menjabarkan penilaian tersebut melalui 58 indikator berbobot.
Pengaturan akun belum cukup
Aturan itu memakai ambang yang tegas: satu aspek berisiko tinggi cukup untuk menetapkan PLF sebagai berisiko tinggi. Sebaliknya, profil risiko rendah hanya diberikan jika seluruh tujuh aspek dinilai rendah.
Dampaknya langsung pada akses anak. Anak berusia di bawah 16 tahun tidak boleh memiliki akun di PLF berisiko tinggi, sedangkan remaja berusia 16 hingga di bawah 18 tahun hanya dapat mengaksesnya dengan persetujuan orang tua.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pada 7 Oktober 2026 bahwa jumlah akun yang dinonaktifkan bukan satu-satunya ukuran kepatuhan. Platform juga perlu menyesuaikan fitur, terutama untuk membatasi komunikasi dengan orang tak dikenal dan mengendalikan potensi adiksi.









































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.