JAKARTA — PP Tunas mencatat sekitar 28 juta akun anak telah memperoleh pelindungan sejak aturan itu berlaku pada 28 Maret 2026, tetapi kepatuhan platform belum cukup diukur dari jumlah akun yang dibatasi.
Evaluasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada 14 September 2026 menilai X, Meta, YouTube, dan TikTok belum sepenuhnya patuh. Perhatian kini bergeser pada apakah fitur platform benar-benar mengurangi risiko yang dihadapi anak.
PP Tunas mengukur risiko fitur
Angka penonaktifan akun memberi gambaran tentang langkah platform, tetapi tidak otomatis membuktikan anak lebih aman saat menggunakan layanan. Roblox, misalnya, memindahkan 23 juta akun anak ke pengaturan yang lebih ketat. TikTok melaporkan sekitar sembilan juta akun anak telah dinonaktifkan per awal Oktober.
Namun, capaian itu perlu dibaca bersama skala masalahnya. X baru mengunci sekitar 250 ribu akun pengguna di bawah 16 tahun, kurang dari 4 persen dari perkiraan tujuh juta akun anak di platform tersebut. Meta melaporkan pemblokiran 184 ribu akun, sementara jumlah akun anak di platform-platformnya diperkirakan mencapai 33 juta.
PP Tunas menyediakan ukuran yang lebih terarah daripada sekadar hitungan akun. Pasal 5 membagi produk, layanan, dan fitur (PLF) ke dalam profil risiko tinggi atau rendah, dengan penilaian berdasarkan tujuh aspek.
Aspek itu mencakup kontak dengan orang asing, paparan pornografi dan kekerasan, eksploitasi anak sebagai konsumen, keamanan data pribadi, adiksi, serta gangguan kesehatan psikologis dan fisiologis. Keputusan Menteri Komdigi Nomor 219 Tahun 2026 menjabarkan penilaian tersebut melalui 58 indikator berbobot.
Pengaturan akun belum cukup
Aturan itu memakai ambang yang tegas: satu aspek berisiko tinggi cukup untuk menetapkan PLF sebagai berisiko tinggi. Sebaliknya, profil risiko rendah hanya diberikan jika seluruh tujuh aspek dinilai rendah.
Dampaknya langsung pada akses anak. Anak berusia di bawah 16 tahun tidak boleh memiliki akun di PLF berisiko tinggi, sedangkan remaja berusia 16 hingga di bawah 18 tahun hanya dapat mengaksesnya dengan persetujuan orang tua.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pada 7 Oktober 2026 bahwa jumlah akun yang dinonaktifkan bukan satu-satunya ukuran kepatuhan. Platform juga perlu menyesuaikan fitur, terutama untuk membatasi komunikasi dengan orang tak dikenal dan mengendalikan potensi adiksi.
Meta telah memindahkan sekitar 22,5 juta akun anak ke akun remaja. Namun, akun remaja Instagram dan Facebook belum dinilai berprofil risiko rendah karena masih memungkinkan anak berinteraksi dengan orang asing.
Bagi keluarga, perbedaan itu penting. Akun yang berpindah kategori atau dinonaktifkan belum tentu menyelesaikan risiko apabila fitur pesan langsung, rekomendasi, dan gulir tanpa henti tetap membuka paparan yang sama. Ukuran yang lebih berarti adalah perubahan pengalaman anak saat memakai layanan, bukan hanya angka di laporan perusahaan.
Penegakan dan penilaian masih berjalan
Ketegasan aturan juga bergantung pada sanksi yang bisa diterapkan. Komdigi telah merumuskan denda hingga 6 persen dari pendapatan global bagi platform berskala besar. Untuk penyelenggara sistem elektronik dalam negeri berskala mikro, kecil, dan menengah, batas denda yang dirumuskan mencapai Rp1 miliar, Rp5 miliar, dan Rp10 miliar.
Namun, skema tersebut masih harus dibahas dan ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang penerimaan negara bukan pajak bersama Kementerian Keuangan. Sebelum aturan itu terbit, ancaman denda belum dapat dieksekusi. Pemerintah juga mengakui ketiadaan kantor perwakilan X di Indonesia menyulitkan koordinasi dan penegakan.
Ketidakpastian ini berpengaruh pada kesetaraan perlakuan. Platform dalam negeri Vidio dan Blibli telah ditetapkan berprofil risiko tinggi dan harus menyesuaikan layanan, sementara sejumlah platform global masih dinilai belum patuh tanpa konsekuensi yang jelas.
Proses penilaian juga belum selesai. Hingga 6 September 2026, sebanyak 252 PLF dari 94 penyelenggara sistem elektronik telah menyerahkan penilaian mandiri. Komdigi baru merampungkan verifikasi terhadap 60 PLF, sementara 18 lainnya masih menunggu penetapan.
Status ChatGPT belum ditetapkan
ChatGPT telah menyerahkan laporan sejak Juni 2026, tetapi belum masuk daftar PLF berprofil risiko tinggi maupun rendah. Kondisi itu lebih tepat dibaca sebagai penilaian yang belum diputus, bukan tanda bahwa layanan tersebut telah dinyatakan aman. Gemini milik Google, sebaliknya, sudah ditetapkan berprofil risiko rendah.
Penilaian terhadap AI generatif perlu mencermati risiko yang sulit ditangkap lewat pemeriksaan akun semata, termasuk konten berbahaya bagi keselamatan nyawa dan dampak terhadap kesehatan psikologis.
Pada pertengahan Oktober 2026, setidaknya delapan negara bagian Amerika Serikat menggugat OpenAI dengan dalil bahwa ChatGPT memberi saran medis berbahaya dan mendorong perilaku menyakiti diri. Gugatan itu belum menjadi putusan.
Perkembangan tersebut menambah alasan untuk memeriksa profil risiko layanan secara cermat, tanpa menganggap gugatan sebagai bukti pelanggaran. Langkah berikutnya bagi Komdigi adalah menuntaskan penilaian PLF yang masih tertunda dan memastikan aturan sanksi dapat diterapkan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.