Rabu, 18 November 2026 WIB
TEKNOLOGI

Komdigi Batasi Aturan Kreator Konten di RUU Penyiaran

Komdigi Batasi Aturan Kreator Konten di RUU Penyiaran
Komdigi Batasi Aturan Kreator Konten di RUU Penyiaran

JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak akan menjerat semua pembuat konten. Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo mengatakan regulasi hanya menyasar kreator yang sudah beroperasi layaknya lembaga penyiaran profesional.

“Yang kita atur adalah yang profesional. Channel yang sudah seperti televisi, punya redaksi, punya jadwal, punya monetisasi besar, punya jangkauan (penonton) jutaan orang. Itulah yang harus patuh pada standar isi siaran,” kata Angga di Jakarta, Senin (9/11).

Pernyataan itu disampaikan saat Komdigi menggelar pembubuhan paraf Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyiaran. DIM adalah daftar poin pasal yang akan dibahas bersama DPR, sehingga paraf tersebut menandai masuknya rancangan ke tahap pembahasan politik yang lebih serius.

Angga menjelaskan, dorongan mengatur aktivitas kreator muncul karena lanskap media berubah cepat. Masyarakat kini bisa memproduksi dan menyebarkan informasi sendiri, tanpa melalui ruang redaksi, sampai menjangkau jutaan pengguna platform.

“Anak-anak kita tidak lagi menonton TV di ruang keluarga. Mereka menonton di genggaman tangan. Mereka bukan lagi penonton, mereka adalah produsen,” ujarnya.

Kreator kecil dan UMKM dapat ruang

Komdigi menegaskan akun media sosial pribadi, vlog keluarga, dan konten kreator UMKM tidak otomatis masuk kategori kegiatan penyiaran yang wajib mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Dua kelompok ini punya karakteristik dan tanggung jawab berbeda dari penyiar profesional.

Pembatasannya bertumpu pada skala dan sifat kegiatan. Channel yang punya struktur redaksi, jadwal tayang, monetisasi besar, serta jangkauan penonton jutaan orang akan diminta mematuhi standar isi siaran. Kreator pemula dan pelaku usaha mikro justru disebut akan dilindungi agar bisa tumbuh.

“Yang sama-sama profesional, diatur dalam standar yang sama. Yang kecil, yang UMKM, yang kreator pemula, kita lindungi dan kita beri ruang untuk tumbuh,” kata Angga.

Komdigi hanya mengatur kegiatan penyiaran profesional yang berlangsung lewat platform digital. Pengaturan itu, menurut Angga, tidak dimaksudkan membatasi aktivitas warga maupun pelaku UMKM yang menyebarkan konten dari akun pribadi.

Standar isi siaran dan perlindungan anak

Standar isi siaran yang akan dituntut dari kreator profesional mencakup banyak hal. Mulai dari muatan bernuansa SARA, hak privasi, siaran iklan, klasifikasi program, hingga pembatasan muatan seksualitas, kekerasan, rokok, alkohol, NAPZA, dan perjudian. Perlindungan terhadap anak juga masuk di dalamnya.

Komdigi menilai pengaturan perlindungan anak dari konten berbahaya masih timpang antara media konvensional dan platform digital. Regulasi baru disebut akan menyoroti pembatasan akses berdasarkan usia, verifikasi usia, serta transparansi algoritma platform. Tujuannya agar sistem distribusi konten ikut memperhatikan keselamatan anak.

“Kita tidak melarang teknologi. Kita meminta teknologi untuk bertanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita,” kata Angga.

Ketimpangan lain yang hendak dirapikan adalah soal kewajiban. Lembaga penyiaran televisi dan radio saat ini memikul kewajiban standar isi sekaligus kewajiban perpajakan dan ketenagakerjaan. Sementara perkembangan konten lewat platform digital belum mengikuti regulasi penyiaran yang ada. RUU Penyiaran disebut akan menciptakan persaingan yang adil dan seimbang bagi industri penyiaran nasional.

Angga mengakui perubahan lanskap media menuntut kejelasan batasan pengaturan. Negara, ujarnya, hadir untuk melindungi, bukan membungkam.

Jalan panjang menuju DPR

Penyelesaian DIM RUU Penyiaran melibatkan koordinasi lintas kementerian. Tujuannya memastikan materi pembahasan tidak bertabrakan dengan peraturan lain, termasuk UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Pers, dan UU Cipta Kerja. DIM ini disebut menjadi modal untuk masuk ke pembahasan lebih lanjut bersama DPR RI.

Bagi pembuat konten, pernyataan Komdigi memberi kejelasan awal soal siapa yang bakal diatur. Kreator yang mengandalkan akun pribadi, konten keluarga, atau jualan UMKM lewat media sosial tidak perlu buru-buru mengurus izin. Sebaliknya, channel besar yang sudah berbayar dan punya tim redaksi perlu bersiap menghadapi kewajiban standar isi.

Yang belum jelas, batas “profesional” itu akan diukur dengan angka apa. Komdigi belum merinci ambang monetisasi atau jumlah penonton yang membuat sebuah channel masuk kategori penyiaran. Detail seperti ini biasanya muncul saat pembahasan DIM bersama DPR, dan di titik itulah para kreator besar akan memperhatikan dengan serius.

“Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam,” kata Angga.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 Oktober 2026: Klaim Pack & Coins Gratis