Standar isi siaran dan perlindungan anak
Standar isi siaran yang akan dituntut dari kreator profesional mencakup banyak hal. Mulai dari muatan bernuansa SARA, hak privasi, siaran iklan, klasifikasi program, hingga pembatasan muatan seksualitas, kekerasan, rokok, alkohol, NAPZA, dan perjudian. Perlindungan terhadap anak juga masuk di dalamnya.
Komdigi menilai pengaturan perlindungan anak dari konten berbahaya masih timpang antara media konvensional dan platform digital. Regulasi baru disebut akan menyoroti pembatasan akses berdasarkan usia, verifikasi usia, serta transparansi algoritma platform. Tujuannya agar sistem distribusi konten ikut memperhatikan keselamatan anak.
“Kita tidak melarang teknologi. Kita meminta teknologi untuk bertanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita,” kata Angga.
Ketimpangan lain yang hendak dirapikan adalah soal kewajiban. Lembaga penyiaran televisi dan radio saat ini memikul kewajiban standar isi sekaligus kewajiban perpajakan dan ketenagakerjaan. Sementara perkembangan konten lewat platform digital belum mengikuti regulasi penyiaran yang ada. RUU Penyiaran disebut akan menciptakan persaingan yang adil dan seimbang bagi industri penyiaran nasional.
Angga mengakui perubahan lanskap media menuntut kejelasan batasan pengaturan. Negara, ujarnya, hadir untuk melindungi, bukan membungkam.
Jalan panjang menuju DPR
Penyelesaian DIM RUU Penyiaran melibatkan koordinasi lintas kementerian. Tujuannya memastikan materi pembahasan tidak bertabrakan dengan peraturan lain, termasuk UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Pers, dan UU Cipta Kerja. DIM ini disebut menjadi modal untuk masuk ke pembahasan lebih lanjut bersama DPR RI.
Bagi pembuat konten, pernyataan Komdigi memberi kejelasan awal soal siapa yang bakal diatur. Kreator yang mengandalkan akun pribadi, konten keluarga, atau jualan UMKM lewat media sosial tidak perlu buru-buru mengurus izin. Sebaliknya, channel besar yang sudah berbayar dan punya tim redaksi perlu bersiap menghadapi kewajiban standar isi.
Yang belum jelas, batas “profesional” itu akan diukur dengan angka apa. Komdigi belum merinci ambang monetisasi atau jumlah penonton yang membuat sebuah channel masuk kategori penyiaran. Detail seperti ini biasanya muncul saat pembahasan DIM bersama DPR, dan di titik itulah para kreator besar akan memperhatikan dengan serius.
“Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam,” kata Angga.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah