Rabu, 18 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

KPU Buka Suara Soal Ijazah DPR: 580 Anggota Dinilai Sudah Memenuhi Syarat

Dokumen ijazah anggota DPR yang diperiksa KPU
KPU memastikan seluruh anggota DPR memenuhi syarat pendidikan minimal sesuai UU Pemilu

JAKARTA — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Kholik memastikan seluruh anggota DPR yang menjabat saat ini sudah memenuhi syarat minimal pendidikan saat mendaftar pada Pemilu 2024. Pernyataan itu keluar di tengah desakan publik agar ijazah para wakil rakyat dibuka dan diverifikasi ulang.

Idham menegaskan, semua calon legislatif yang lolos ke Daftar Calon Tetap (DCT) telah melewati syarat pendidikan sesuai aturan. KPU, kata dia, tidak bisa asal meloloskan caleg tanpa dokumen yang sah.

Rincian ijazah 580 anggota DPR

Berdasarkan data Penggantian Antarwaktu (PAW) per Desember 2025, KPU mencatat pendidikan terakhir 580 anggota DPR. Mayoritas berpendidikan SMA, sementara sisanya tersebar di jenjang diploma hingga doktoral.

Rinciannya: 191 orang berpendidikan terakhir SMA, 1 orang D3, 146 orang S1, 168 orang S2, dan 74 orang S3. Data ini merujuk pada pengecekan dokumen ijazah yang diserahkan saat pencalonan.

Pasal 240 UU Pemilu jadi dasar

Idham menjelaskan, syarat pendidikan minimal itu tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan itu mewajibkan calon anggota DPR berpendidikan paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah (MA), SMK, MAK, atau sekolah sederajat.

“Semua caleg yang didaftarkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam DCT telah memenuhi syarat minimal pendidikan,” ujar Idham melalui pesan singkat, Selasa (17/11).

Dengan begitu, kata Idham, tidak ada alasan meragukan kualifikasi pendidikan para legislator yang kini duduk di Senayan. Namun ia tidak menyinggung soal permintaan audit independen dari publik.

Petisi change.org tembus 23 ribu tanda tangan

Desakan terbuka bukan tanpa sebab. Sebuah petisi di change.org yang diinisiasi Farida Octavia menuntut DPR transparan soal rekam jejak dan dokumen ijazah seluruh anggotanya. Per pukul 18.46 WIB, petisi itu sudah ditandatangani 23.056 orang.

Dalam petisinya, Farida menyebut kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif berada di titik krusial. Ia meminta pimpinan DPR membuka dokumen ijazah dari jenjang sekolah menengah sampai gelar akademik.

Petisi itu juga mendesak KPU dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen. Selain itu, para anggota DPR diminta sukarela membuka ijazah demi membuktikan integritas.

Dasco: dokumen sudah terbuka di laman KPU

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan dokumen syarat pendidikan seluruh anggota DPR sudah terbuka di laman KPU. Menurut Dasco, publik bisa melihatnya langsung tanpa perlu menunggu audit khusus.

Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyerahkan sepenuhnya soal petisi ini kepada KPU sebagai lembaga berwenang. Ia tidak menjanjikan langkah lanjutan di tingkat DPR.

Kenapa ini penting bagi publik

Isu ijazah bukan sekadar urusan administratif. Integritas dokumen pendidikan menyangkut kualitas wakil rakyat yang mengambil keputusan anggaran dan undang-undang. Bila ada keraguan, kepercayaan publik pada DPR ikut tergerus.

Bagi pemilih, data KPU ini jadi acuan awal untuk menilai latar belakang pendidikan anggota DPR. Publik bisa membandingkan langsung antara klaim petisi dan dokumen resmi yang sudah dicek KPU.

Sejauh ini, KPU hanya menegaskan syarat minimal terpenuhi tanpa membuka satu per satu dokumen ijazah ke publik. Petisi masih terbuka, dan tekanan agar audit ijazah dilakukan belum surut.

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →