JAKARTA — Pengamat politik pemerintahan Bawono Kumoro menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Alasan utamanya, Dasco dianggap mampu menuntaskan banyak persoalan warga, termasuk urusan honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Penilaian itu muncul saat posisi wapres menjadi sorotan setelah Gibran tak lagi menjabat. Bagi honorer dan PPPK paruh waktu yang masih menunggu kepastian status kepegawaian, nama siapa yang duduk di kursi wapres bukan sekadar urusan politik Jakarta.
Bawono menilai Dasco bisa berperan sebagai jembatan aspirasi masyarakat. Kelompok honorer dan PPPK paruh waktu yang menuntut kejelasan status, menurut dia, termasuk yang mendapat perhatian Dasco.
Jembatan aspirasi honorer dan PPPK
Dasco dinilai telah menyelesaikan beragam persoalan, mulai dari isu buruh, ojek daring, hingga tenaga honorer dan PPPK. Deretan itu yang membuat Bawono menempatkan Dasco sebagai figur ideal untuk mendampingi Prabowo.
Menurut Bawono, seluruh partai dalam koalisi pemerintahan punya peluang sama mengusulkan kader terbaiknya sebagai calon pengganti Gibran. Nama-nama itu bakal melewati mekanisme partai sebelum sampai ke Presiden.
Presiden Prabowo, kata dia, kemungkinan besar meminta pandangan dan persetujuan partai-partai Koalisi Indonesia Maju sebelum mengirim dua nama cawapres ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
“Partai-partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju pasti akan diminta pandangan serta persetujuan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum mengirimkan dua nama calon itu kepada MPR RI,” kata Bawono kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Modal utama: soliditas kabinet
Bawono menekankan, Presiden tidak hanya melihat popularitas calon. Kapasitas calon untuk membantu jalannya pemerintahan selama tiga tahun ke depan menjadi pertimbangan utama.
Dua hal yang dia sebut bakal jadi penilaian: memperkuat soliditas kabinet dan mengawasi pelaksanaan program unggulan pemerintah. Program yang dimaksud antara lain makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Presiden akan menimbang apakah nama calon yang diajukan itu memiliki kapasitas mumpuni dalam membantu Presiden di tiga tahun masa pemerintahan ini ke depan, terutama dalam hal memperkuat soliditas kabinet dan monitoring pelaksanaan program-program unggulan seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Bawono.
Dari situ, perdebatan soal pendamping Prabowo sebenarnya bukan soal siapa yang paling populer di partai. Yang diuji adalah kemampuan menjalankan roda pemerintahan dan menjaga program-program yang menyentuh langsung kehidupan warga.
Bagi honorer dan PPPK paruh waktu, kepastian status kepegawaian tetap jadi taruhan sehari-hari. Mereka bekerja dengan masa kerja dan hak yang belum sepenuhnya jelas, sementara keputusan politik di Jakarta bisa menentukan arah kebijakan tiga tahun ke depan.
Nama-nama calon wapres memang belum final. Namun arah pembicaraan sudah terlihat: pengalaman menangani persoalan kelompok pekerja dan honorer menjadi salah satu ukuran yang dipakai pengamat menilai kelayakan calon.
Ikuti Info CPNS & PPPK Terbaru: artikel terbaru dan arsip Info CPNS & PPPK Terbaru.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah