Selasa, 17 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

Yusril Sebut Sidang MPR Pilih Wapres Pengganti Gibran Mundur

Yusril Sebut Sidang MPR Pilih Wapres Pengganti Gibran Mundur
Yusril Sebut Sidang MPR Pilih Wapres Pengganti Gibran Mundur

JAKARTA — Sidang MPR untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka diundur ke 9 Desember 2026, kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada Selasa (17/11/2026). Perubahan jadwal itu memberi waktu lebih panjang sebelum MPR menggelar pemilihan.

Sidang semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026. Presiden meminta penundaan karena sedang melakukan kunjungan ke luar negeri dan baru kembali ke Indonesia pada 19 Desember 2026.

Sidang MPR pilih wapres dijadwalkan ulang

Yusril mengatakan, Presiden akan menghadiri KTT ASEAN di Manila dan KTT APEC di Shanghai. Permohonan penundaan kemudian diajukan kepada MPR, yang memutuskan menggeser agenda pemilihan.

Perubahan ini berdampak langsung pada jadwal pengisian jabatan wakil presiden yang kosong. MPR kini merencanakan sidang pada 9 Desember, bukan 2 Desember seperti agenda sebelumnya.

Yusril menjelaskan, Pasal 8 UUD 1945 mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. Ketentuan itu menjadi batas waktu dalam proses pengisian posisi tersebut.

Presiden perlu bertemu partai pengusul

Jadwal awal 2 Desember ditetapkan setelah rapat gabungan pimpinan MPR, DPR, dan DPD. Yusril menyebut penjadwalan itu merujuk pada mekanisme dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, serta Tata Tertib MPR.

Menurut Yusril, waktu yang tersedia sebelum jadwal awal tidak cukup bagi Presiden untuk berbicara dengan partai-partai pengusul calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum 2024. Pertemuan tersebut berkaitan dengan proses pengisian jabatan yang akan dipilih melalui sidang MPR.

Jadi, jadwal bukan satu-satunya pertimbangan. Permohonan Presiden juga terkait kebutuhan untuk berkomunikasi dengan partai pengusul, sementara agenda luar negeri membuat Presiden baru kembali setelah tanggal sidang yang semula direncanakan.

Yusril menyampaikan penjelasan itu di Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Selasa. Ia mengutip ketentuan konstitusi mengenai batas waktu sidang MPR untuk memilih pengganti wakil presiden.

“Sesuai ketentuan Pasal 8 dari Undang-Undang Dasar ’45, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari setelah terjadinya kekosongan wakil presiden, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden yang baru,” ujar Yusril.

Ia juga menegaskan kendala waktu untuk konsultasi dengan partai pengusul. “Memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk pertama berbicara dengan partai-partai pengusul calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 2024 yang lalu,” ujarnya.

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →