Rabu, 18 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

Komisi III DPR Kembali Bahas RUU Penyadapan, Panggil Baintelkam Polri

Komisi III DPR Kembali Bahas RUU Penyadapan, Panggil Baintelkam Polri
Komisi III DPR Kembali Bahas RUU Penyadapan, Panggil Baintelkam Polri

JAKARTA — Komisi III DPR RI kembali membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan pada Senin (16/11/2026). Rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta itu menghadirkan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti.

Pembahasan ini menjadi penting karena aturan penyadapan belum tuntas di tingkat undang-undang, sementara dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara oleh oknum aparat penegak hukum kembali mencuat. DPR menilai perlu ada payung hukum yang tegas agar praktik serupa tidak terulang.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pembahasan RUU Penyadapan dilanjutkan setelah sejumlah regulasi lain diselesaikan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Saatnya kita kembali lagi melanjutkan apa namanya pembahasan pembentukan undang-undang tentang penyadapan,” kata Habiburokhman saat membuka rapat.

Ia menyebut RUU Perampasan Aset juga berada di jalur penyelesaian, sehingga Komisi III bisa memusatkan perhatian pada RUU Penyadapan.

Aturan penyadapan dinilai belum jelas

Habiburokhman menyoroti belum adanya ketentuan baku soal mekanisme penyadapan di konstitusi. Hal yang dilarang maupun yang dibolehkan belum diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang mana pun.

“Ada yang memerlukan izin pengadilan, ada pula yang langsung tanpa izin. Demikian pula terkait dengan beragamnya jangka waktu,” ujarnya.

Menurut dia, penyadapan pada prinsipnya merupakan instrumen untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan. Kewenangan itu diberikan secara terbatas.

Namun, penyalahgunaan kewenangan penyadapan berpotensi mengancam privasi masyarakat. Bahkan, kewenangan tersebut dapat berubah menjadi alat pengawasan yang melanggar hak konstitusional warga negara.

“Dalam beberapa waktu belakangan ini, perhatian masyarakat kembali tertuju pada permasalahan kegiatan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum,” tutur Habiburokhman.

Empat syarat dari Baintelkam Polri

Dari sisi kepolisian, Dedy Kusuma Bakti menyampaikan sejumlah hal yang perlu diatur dalam RUU Penyadapan. Pertama, soal sasaran penyadapan. Penyadapan tidak bisa dilakukan terhadap semua orang.

Sifatnya limitatif, hanya untuk mencegah keamanan dalam negeri (kamdagri), termasuk kejahatan dengan kadar ancaman tinggi. Dedy melarang tegas penyadapan di luar sasaran itu, terlebih yang bertujuan untuk kepentingan pribadi.

Halaman:12Semua Halaman

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →