“Penyadapan tidak digunakan di luar sasaran yang telah ditetapkan, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan, sesuai dengan aturan perundang-undangan,” kata Dedy.
Kedua, proses penyadapan harus mendapat izin tertulis dari pihak berwenang. Ketiga, ada batas jangka waktu. Di lingkungan Polri, penyadapan dibatasi satu bulan.
Keempat, pihak-pihak yang terlibat dalam penyadapan harus tercatat dalam dokumen tertulis. Dengan begitu, jejak pelaksanaan penyadapan bisa ditelusuri jika muncul dugaan penyalahgunaan.
Bagi masyarakat, pembahasan RUU ini menyangkut dua hal sekaligus: rasa aman dari ancaman kejahatan dan perlindungan atas privasi. Penyadapan yang tidak terkontrol bisa membuat percakapan pribadi warga ikut tersadap tanpa alasan yang sah.
Pemerhati hak digital memandang izin tertulis dan batas waktu sebagai syarat minimal. Tanpa pengawasan independen, kewenangan itu rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik atau pribadi.
Komisi III DPR memanggil Baintelkam Polri untuk mengumpulkan masukan sebelum merumuskan norma dalam RUU. Masukan dari kepolisian akan dibandingkan dengan pandangan kementerian, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil pada rapat berikutnya.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang mencuat belakangan menjadi pendorong utama percepatan pembahasan. Nama Listyo Sigit Prabowo disebut turut terseret dalam persoalan itu.
Pembahasan RUU Penyadapan masih berlanjut. DPR belum menetapkan kapan rancangan itu masuk ke tahap pembahasan tingkat berikutnya.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah