Rabu, 18 November 2026 WIB
DAERAH

Kemenkum Kepri Minta DPRD Bintan Sahkan Perda Kekayaan Intelektual

Kemenkum Kepri Minta DPRD Bintan Sahkan Perda Kekayaan Intelektual
Kemenkum Kepri Minta DPRD Bintan Sahkan Perda Kekayaan Intelektual

TANJUNGPINANG — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual kepada DPRD Kabupaten Bintan. Usulan itu disampaikan dalam audiensi dengan pimpinan DPRD Bintan, Selasa, dengan alasan Bintan punya potensi kekayaan intelektual yang belum sepenuhnya terlindungi.

Kepala Kanwil Kemenkum Kepri Morina menyebut Perda tersebut dibutuhkan sebagai landasan hukum untuk melindungi, melestarikan, dan mengoptimalkan nilai ekonomi kekayaan intelektual masyarakat Bintan.

Dua potensi indikasi geografis di Bintan

Menurut Morina, saat ini ada dua potensi Indikasi Geografis di Bintan. Salak Sari Intan Bintan sudah resmi terdaftar, sedangkan Batik Manes masih dalam proses pencatatan.

“Saat ini, terdapat dua potensi Indikasi Geografis, yakni Salak Sari Intan Bintan yang telah resmi terdaftar, serta Batik Manes yang masih dalam proses pencatatan,” kata Morina di Kantor DPRD setempat.

Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi keduanya. Bagi daerah, status itu bisa menjadi pembeda produk lokal di pasar sekaligus alat perlindungan dari peniruan.

Morina juga menyampaikan pemerintah melalui Kementerian Hukum RI telah memberi kemudahan pendaftaran kekayaan intelektual. Salah satunya tarif Rp0 untuk pencatatan Hak Cipta karya lagu dan/atau musik.

Kemudahan itu dinilai penting agar pelaku usaha kecil dan seniman di daerah tidak terkendala biaya saat mendaftarkan karyanya. Pendaftaran yang murah membuka jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan pengakuan hukum atas karya dan produk khas daerahnya.

Pos bantuan hukum di 51 desa dan kelurahan

Dalam audiensi itu, Kanwil Kemenkum Kepri dan DPRD Bintan juga membahas perkembangan layanan pos bantuan hukum (Posbankum). Layanan ini sudah terbentuk di 51 desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan, bagian dari 419 Posbankum di wilayah Provinsi Kepri.

Morina mengatakan layanan Posbankum diperkuat oleh peran paralegal. Mereka membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat desa dan kelurahan, dengan dukungan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di bawah binaan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Halaman:12Semua Halaman

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →