JAKARTA — Brigjen TK masih menjalani penempatan khusus (patsus) selama pemeriksaan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Divisi Propam Polri disebut terus mendalami peran perwira berpangkat jenderal bintang satu itu.
Status itu disampaikan Mabes Polri pada Selasa, 17 November 2026. Artinya, meski perkara sudah menyeret nama sejumlah petinggi, Brigjen TK belum dipindahkan dari tempat penempatan khusus dan pemeriksaannya belum tuntas.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, memastikan pemeriksaan berjalan berkelanjutan. Ia belum memerinci hasilnya.
“Itu tentu masih dalam proses pendalaman, pemeriksaan masih secara kesinambungan dilakukan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut,” kata Trunoyudo.
Patsus sendiri bukan hukuman. Dalam praktik internal Polri, penempatan khusus dipakai untuk membatasi ruang gerak anggota yang sedang diperiksa agar proses pemeriksaan tidak terganggu. Karena itu, posisi Brigjen TK masih bergantung pada hasil pendalaman Propam.
Perintah surveilans dalam RDP Komisi III
Kasus ini mencuat ke publik lewat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR. Saat itu Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan alur perintah yang berujung pada dugaan penyadapan.
Menurut Suyudi, seorang pejabat berinisial AS yang menjabat Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah dari Jenderal LSP. Perintah itu kemudian diteruskan ke operator.
“AS yang menjabat Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, lalu melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ujar Suyudi dalam RDP tersebut.
Dari rangkaian itu, nama Brigjen TK muncul di ujung rantai perintah, yakni saat diminta melakukan pengawasan atau surveillance. Posisi itu yang membuat Propam menelusuri sejauh mana keterlibatannya.
Bareskrim Polri juga telah menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penetapan tersangka itu menjadi bagian dari perkara yang sama.
Dampak ke publik dan institusi
Bagi masyarakat, perkara ini menyangkut dua hal sekaligus: dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan dan cara Polri meresponsnya. Penyadapan tanpa dasar permohonan penyidik adalah persoalan serius karena menyangkut privasi dan batas kewenangan aparat.
Karena itu, tuntas atau tidaknya pemeriksaan Brigjen TK akan dibaca publik sebagai ukuran keseriusan internal Polri. Proses yang berlarut tanpa penjelasan berisiko memantik keraguan terhadap pengawasan di tubuh institusi.
Di sisi lain, status patsus membuat Brigjen TK tidak menjalankan tugas rutin. Untuk sementara, fungsi pengawasan yang sebelumnya melekat pada posisinya dialihkan atau ditangani pihak lain di lingkungan Polri.
Propam belum memerinci pasal yang disangkakan kepada Brigjen TK maupun tenggat penyelesaian pemeriksaan. Yang ditegaskan hanya satu: pemeriksaan masih berjalan dan hasilnya akan disampaikan kemudian.
Sampai saat itu terjadi, Brigjen TK tetap berada di penempatan khusus, sementara perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto terus bergulir dengan Listyo Sigit Prabowo sudah berstatus tersangka.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah