JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan masyarakat mengadukan kontrak pengadaan jasa pemengaruh atau influencer senilai Rp14,7 miliar yang dikerjakan PT Rans Animasi milik Raffi Ahmad. Aduan bisa disampaikan lewat kedeputian yang membidangi pelayanan laporan dan pengaduan masyarakat (PLPM).
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan laporan publik itu akan dikaji untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi. “Silakan (KPK) membuka peluang untuk masyarakat melaporkan (Raffi),” kata Taufik kepada wartawan pada Selasa (17/11/2026).
Menurut Taufik, mekanisme PLPM terbuka bagi siapa saja yang ingin mengadukan dugaan penyimpangan maupun potensi tindak pidana korupsi. “KPK juga melalui kedeputian lain, bisa dari PLPM, pengaduan masyarakat, atau hal lain itu bisa mungkin peluang-peluang untuk kemudian ada pelaporan dari masyarakat, silakan saja,” ujarnya.
Benturan kepentingan yang disorot ICW
Polemik ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan PT Rans Animasi Indonesia memperoleh kontrak dari dua kementerian. Nilainya Rp14,7 miliar untuk pengadaan jasa influencer, yaitu jasa menampilkan konten promosi lewat akun media sosial.
Dua kementerian itu adalah Kemendikbudristek (kini terpecah menjadi tiga kementerian) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). ICW menilai kontrak tersebut sarat benturan kepentingan karena Raffi Ahmad berstatus Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Dari data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024. KKP mengontrak tiga paket pada 2025-2026.
Pengadaan itu mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, sampai pengadaan untuk mendatangkan Raffi Ahmad ke acara kementerian.
Belum ada kegiatan di penindakan
Taufik menyebut KPK belum bisa mengungkap proses hukum di luar Kedeputian Penindakan. Sampai sekarang, belum ada kegiatan di penindakan terkait polemik kontrak Rp14,7 miliar tersebut.
Meski begitu, KPK memandang ramainya sorotan publik atas kontrak itu sebagai tanda kepedulian masyarakat terhadap isu pemberantasan korupsi. “Memang belum ada kegiatan-kegiatan di penindakan yang kami lakukan dengan adanya informasi yang tadi disampaikan, tetapi ini tentunya kabar gembira buat masyarakat yang memang peduli dalam hal isu-isu yang terkait dengan pemberantasan korupsi,” ujar Taufik.
KPK berharap aduan yang masuk sudah lengkap. Menurut Taufik, kecukupan dokumen dan fakta menentukan apakah laporan bisa ditelaah sebagai kategori tindak pidana. “Sejauh memang kecukupan dari dokumen fakta-fakta yang memungkinkan fakta-fakta dokumen itu menjadi bahan telaah yang itu bisa dikatakan masuk kategori sebuah tindak pidana,” katanya.
Bagi publik, langkah KPK ini praktis membuka jalur resmi untuk menguji dugaan benturan kepentingan dalam belanja negara. Setiap warga bisa menyerahkan dokumen pengadaan, bukti kontrak, atau informasi lain ke PLPM agar bisa ditelaah. Namun KPK belum menjanjikan laporan itu otomatis naik ke penyidikan.
Pemerintah belum memberi keterangan baru soal status Raffi Ahmad sebagai utusan khusus. Begitu pula dua kementerian yang mengontrak PT Rans Animasi. Yang jelas, pintu aduan di KPK kini terbuka, dan bola ada di tangan masyarakat yang ingin mendorong kasus ini lebih jauh.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah