Rabu, 18 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

KPK: Tersangka Korupsi Dana BNPB Pakai Pinjam Bendera dan Markup Harga

KPK: Tersangka Korupsi Dana BNPB Pakai Pinjam Bendera dan Markup Harga
KPK: Tersangka Korupsi Dana BNPB Pakai Pinjam Bendera dan Markup Harga

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan cara tersangka korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meraup uang. Salah satu modusnya adalah pinjam bendera perusahaan.

Dana yang seharusnya dipakai untuk penanganan bencana itu diduga diselewengkan lewat pengadaan barang dan jasa. Penyidik menemukan perusahaan terafiliasi tersangka memakai nama perusahaan lain agar mendapat penunjukan langsung proyek di BNPB.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan praktik pinjam bendera menjadi salah satu cara yang dipakai para pihak. “Para pihak ini ada yang menggunakan pinjam bendera,” ujarnya, Rabu (18/11/26).

Modus plotting proyek dan fee untuk oknum

Selain pinjam bendera, KPK menemukan dugaan pengaturan perusahaan yang mendapat proyek dengan imbalan uang kepada oknum di BNPB. Perusahaan-perusahaan itu disebut di-plotting atau ditunjuk mengerjakan proyek, tetapi dengan komitmen memberi fee.

“Ada juga perusahaan-perusahaan yang di-plotting atau ditunjuk untuk mengerjakan proyek, tetapi dengan komitmen memberikan sejumlah fee (uang) kepada oknum di BNPB,” kata Budi.

Modus ketiga adalah penggelembungan harga atau markup pengadaan barang dan jasa. KPK menduga selisih harga itu mengalir sebagai kickback ke oknum di BNPB.

“Modus yang menaikkan atau markup harga dari pengadaan barang dan jasa diduga untuk kickback (suap, red.) kepada oknum-oknum di BNPB,” ujarnya.

Berawal dari OTT, 15 orang diamankan

Kasus ini terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi itu, KPK menangkap 15 orang.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan lima tersangka. Salah satunya BS, adik Letnan Jenderal TNI berinisial S. Saat OTT berlangsung, S menjabat sebagai Kepala BNPB. BS sendiri merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB ketika S masih aktif menjabat.

Empat tersangka lain: pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras GP, dan pihak swasta SNG.

Dalam pengembangan perkara, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar pada 16 Oktober 2026.

Dampak ke penanganan bencana

Dana siap pakai BNPB adalah pos anggaran yang dipakai saat bencana terjadi. Jika diselewengkan, respons darurat bisa melambat dan bantuan ke korban terdampak berisiko tidak optimal. Bagi masyarakat di daerah rawan bencana, kasus ini menjadi peringatan soal pengawasan belanja penanggulangan bencana.

KPK belum merinci nilai total kerugian negara dalam perkara ini. Namun penyidik terus mendalami aliran uang dari tiga modus yang ditemukan, termasuk fee dan kickback yang diduga diterima oknum di BNPB.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →