KPK Selidiki Dugaan Kickback Berulang dalam Proyek BNPB

JAKARTA — KPK menyelidiki dugaan pemberian kickback berulang kepada oknum BNPB dalam pengadaan proyek penanganan bencana yang diperiksa pada 9-12 November 2026. Penyidik juga mendalami penunjukan langsung vendor menggunakan dana siap pakai BNPB.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan saksi dari kalangan aparatur sipil negara, mantan pegawai BNPB, dan pihak swasta. Pemeriksaan itu menyasar proses pengadaan serta dugaan aliran uang dari perusahaan yang mengerjakan proyek.

Jika dugaan tersebut terbukti, perkara ini menyentuh penggunaan dana yang disiapkan untuk penanganan keadaan darurat. KPK masih menghitung nilai proyek dan dugaan pemberian uang.

KPK dalami penunjukan langsung vendor

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik meminta sejumlah staf BNPB menjelaskan proses pengadaan barang dan jasa. Pemeriksaan juga mencakup penunjukan langsung perusahaan swasta sebagai vendor.

“Untuk saksi dari pihak BNPB, beberapa staf dihadirkan dan didalami soal proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, termasuk juga soal penunjukan langsung vendor-vendor atau pihak swasta,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11) malam.

Vendor yang ditunjuk mengerjakan proyek penanganan kebakaran hutan dan lahan, bencana hidrometeorologi, serta bencana lainnya. Proyek itu menggunakan dana siap pakai (DSP) BNPB, yaitu dana yang dialokasikan untuk penanganan bencana.

Dalam kondisi darurat, DSP dapat digunakan untuk pengadaan dengan mekanisme penunjukan langsung. Namun, KPK menduga aturan khusus itu disalahgunakan dan memunculkan benturan kepentingan saat vendor dipilih.

“Memang penggunaan DSP ini secara khusus bisa menggunakan metode penunjukan langsung karena sifat kedaruratan, tetapi kekhususan itu yang kemudian disalahgunakan oleh para pihak dan terjadi dugaan benturan kepentingan pada proses penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa tersebut,” ujar Budi.

Dugaan kickback masih dihitung

Penyidik juga memeriksa saksi swasta mengenai dugaan pemberian uang kepada oknum di BNPB. KPK menyebut pemberian itu diduga berlangsung beberapa kali, bukan hanya satu atau dua kali.

Frekuensi yang diduga berulang membuat penyidik perlu mencocokkan keterangan saksi dengan proyek yang dikerjakan perusahaan. Nilai pemberian dan jumlah proyek yang terkait masih didalami, sehingga belum ada angka total yang disampaikan.

“Tidak hanya satu atau dua kali diberikan oleh pihak swasta kepada oknum di BNPB, tetapi sudah beberapa kali dilakukan sehingga ini butuh pendalaman lebih lanjut untuk menghitung secara presisi ya jumlah dari proyek-proyek yang dikerjakan para pihak swasta dan juga kickback-nya,” kata Budi.

Dalam pemeriksaan pada Senin (9/11), KPK memanggil sembilan saksi. Mereka mencakup AS dan J dari pihak swasta, IRF selaku Komisaris PT Trans Lintas Selaras, WH selaku Direktur PT Lakone Komunika Jaya Abadi, serta DM selaku Direktur PT Menara Internusa Pratama.

Pendalaman KPK berpusat pada kaitan antara penunjukan vendor, pekerjaan proyek kebencanaan, dan dugaan aliran uang. Budi mengatakan penyidik masih perlu menghitung nilai proyek serta kickback secara presisi.