Ahrie Sonta Ditahan dalam Kasus Penyadapan Presiden

JAKARTA — Ahrie Sonta menjadi orang pertama yang ditangkap dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo pada 1 November 2026. Penyidik Bareskrim Polri menahannya sehari kemudian, setelah menetapkan Ahrie dan Eko Hadi sebagai tersangka.

Penanganan perkara kemudian meluas ke sejumlah pejabat lain. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan rangkaian penyidikan itu dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

Ahrie Sonta menjadi tersangka pertama yang ditangkap

Menurut Suyudi, penyidik meningkatkan perkara ke tahap penyidikan pada 1 November. Mereka memeriksa pelapor dan enam saksi, menyita barang bukti, lalu menggelar perkara untuk menetapkan Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebagai tersangka.

Setelah penetapan itu, penyidik menangkap Ahrie. Pada 2 November, polisi menahannya dan memeriksa Eko Hadi. Dengan demikian, penangkapan Ahrie menjadi langkah pertama dalam rangkaian tindakan terhadap para tersangka yang disebut Kapolri.

Kasus ini menyangkut dugaan penyadapan tanpa permohonan penyidik. Keterangan Suyudi dalam rapat DPR juga menguraikan dugaan peran para pejabat dalam pemberian perintah, persetujuan, serta pengelolaan hasil penyadapan.

Penyidikan berlanjut ke Listyo Sigit dan Slamet Uliandi

Pada 3 November, penyidik memeriksa Eko Hadi dan menggelar perkara yang menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka. Sehari setelahnya, polisi menangkap dan menahan Listyo, sekaligus memeriksa empat saksi dari pihak penyedia layanan dan vendor.

Penyidik lalu menggelar perkara bersama Kejaksaan Agung pada 5 November. Pada hari yang sama, mereka menggeledah kediaman Listyo dan menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka.

Dalam uraian peran yang disampaikan Suyudi kepada Komisi III DPR, Eko Hadi diduga menerima perintah penyadapan dari Slamet Uliandi, yang disebut berasal dari Listyo. Eko kemudian diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.

Ahrie, yang disebut pernah menjabat pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring, diduga menerima perintah penyadapan dari Listyo melalui operator. Suyudi juga menyampaikan dugaan bahwa Ahrie melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo, memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, serta meminta pembubaran grup WhatsApp.

Listyo, menurut paparan Kapolri, diduga memberi perintah secara lisan atau melalui WhatsApp dan menentukan target penyadapan. Ia juga disebut sebagai penerima hasil akhir penyadapan. Seluruh uraian tersebut merupakan dugaan yang disampaikan dalam pemaparan perkara.

Slamet Uliandi menjalani penahanan rumah

Pada 11 November, Slamet menjalani pemeriksaan dan dikenai penahanan rumah. Suyudi menjelaskan keputusan itu diambil dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri.

Rangkaian penangkapan dan penahanan tersebut menunjukkan perkembangan perkara dari dua tersangka awal hingga penetapan tersangka terhadap Listyo dan Slamet. Bagi publik, perkara ini menyangkut dugaan penggunaan penyadapan tanpa prosedur permohonan penyidik, sementara penyidikan juga melibatkan pemeriksaan saksi serta penyitaan barang bukti.

Dalam rapat kerja di Senayan, Suyudi menjelaskan urutan tindakan penyidik: “Pada 1 November 2026, perkara ditingkatkan pada tahap penyidikan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan enam saksi, penyitaan barang bukti, serta gelar perkara penetapan tersangka AS dan EH yang dilanjutkan dengan penangkapan AS.”