NUSA DUA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi kelonggaran kepada delapan perusahaan asuransi yang kini masuk pengawasan khusus agar bisa ikut program penjaminan polis. Kelonggaran itu berupa waktu untuk membenahi diri lewat restrukturisasi sebelum aturan turunannya resmi berlaku.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyatakan perusahaan berstatus pengawasan khusus diberi tenggat untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Tenggat yang sama juga berlaku bagi peserta penjaminan polis begitu peraturan pemerintah (PP) diundangkan.
“Perusahaan-perusahaan (asuransi) dalam penguasaan khusus diberi waktu,” kata Ogi di sela penandatanganan petunjuk pelaksanaan pertukaran data, informasi, dan dokumen dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.
Delapan perusahaan itu harus menyusun program restrukturisasi dan rencana tindak (action plan) supaya bisa kembali sehat. Ogi menyebut perbaikan yang berjalan baik akan mengembalikan status pengawasan mereka ke kondisi normal.
“Apabila berjalan baik, maka perusahaan asuransi itu akan kembali normal dan pengawasannya kembali normal,” ujarnya.
Nama delapan perusahaan tak dipublikasikan
Ogi menolak menyebut identitas delapan perusahaan asuransi tersebut. Ia beralasan kebijakan internal dan upaya menjaga iklim industri asuransi tetap kondusif. Keputusan itu praktis membuat pemegang polis di perusahaan bermasalah belum bisa memastikan status perlindungannya dari daftar resmi.
Satu syarat utama untuk ikut penjaminan polis adalah perusahaan berada dalam pengawasan normal atau sehat. Perusahaan juga wajib punya kecukupan modal. Dua syarat itulah yang kini jadi pekerjaan rumah delapan perusahaan tersebut.
Program penjaminan polis sendiri masih dalam tahap penggodokan aturan. OJK bersama LPS dan Kementerian Keuangan sedang membahas rancangan PP sebagai aturan turunan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
OJK juga berkonsultasi dengan DPR RI sebelum PP itu diundangkan. Begitu aturan terbit, perusahaan asuransi mendapat waktu enam bulan untuk bersiap ikut program penjaminan polis.
“Enam bulan kira-kira sejak nanti diundangkan (PP) supaya siap-siap memperbaiki kalau mau ikut (program penjaminan polis). Saya rasa pemegang saham akan berupaya melakukan restrukturisasi sehingga bisa memenuhi syarat untuk ikut program penjaminan polis,” ucap Ogi.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah