Rabu, 18 November 2026 WIB
EKONOMI

OJK Buka Jalan 8 Asuransi Bermasalah Ikut Penjaminan Polis

Ilustrasi dokumen polis asuransi dalam program penjaminan polis OJK
OJK memberi ruang bagi asuransi dalam pengawasan khusus untuk ikut penjaminan polis

NUSA DUA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi kelonggaran kepada delapan perusahaan asuransi yang kini masuk pengawasan khusus agar bisa ikut program penjaminan polis. Kelonggaran itu berupa waktu untuk membenahi diri lewat restrukturisasi sebelum aturan turunannya resmi berlaku.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyatakan perusahaan berstatus pengawasan khusus diberi tenggat untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Tenggat yang sama juga berlaku bagi peserta penjaminan polis begitu peraturan pemerintah (PP) diundangkan.

“Perusahaan-perusahaan (asuransi) dalam penguasaan khusus diberi waktu,” kata Ogi di sela penandatanganan petunjuk pelaksanaan pertukaran data, informasi, dan dokumen dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.

Delapan perusahaan itu harus menyusun program restrukturisasi dan rencana tindak (action plan) supaya bisa kembali sehat. Ogi menyebut perbaikan yang berjalan baik akan mengembalikan status pengawasan mereka ke kondisi normal.

“Apabila berjalan baik, maka perusahaan asuransi itu akan kembali normal dan pengawasannya kembali normal,” ujarnya.

Nama delapan perusahaan tak dipublikasikan

Ogi menolak menyebut identitas delapan perusahaan asuransi tersebut. Ia beralasan kebijakan internal dan upaya menjaga iklim industri asuransi tetap kondusif. Keputusan itu praktis membuat pemegang polis di perusahaan bermasalah belum bisa memastikan status perlindungannya dari daftar resmi.

Satu syarat utama untuk ikut penjaminan polis adalah perusahaan berada dalam pengawasan normal atau sehat. Perusahaan juga wajib punya kecukupan modal. Dua syarat itulah yang kini jadi pekerjaan rumah delapan perusahaan tersebut.

Program penjaminan polis sendiri masih dalam tahap penggodokan aturan. OJK bersama LPS dan Kementerian Keuangan sedang membahas rancangan PP sebagai aturan turunan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

OJK juga berkonsultasi dengan DPR RI sebelum PP itu diundangkan. Begitu aturan terbit, perusahaan asuransi mendapat waktu enam bulan untuk bersiap ikut program penjaminan polis.

“Enam bulan kira-kira sejak nanti diundangkan (PP) supaya siap-siap memperbaiki kalau mau ikut (program penjaminan polis). Saya rasa pemegang saham akan berupaya melakukan restrukturisasi sehingga bisa memenuhi syarat untuk ikut program penjaminan polis,” ucap Ogi.

LPS buka pendaftaran enam bulan sebelum aktivasi

Sinyal serupa datang dari LPS. Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinan D Purba menyatakan perusahaan asuransi bisa mendaftar sekitar enam bulan sebelum program diaktivasi.

“Jadi kami buka ruang sangat lebar kira-kira enam bulan sehingga bila ada yang belum memenuhi, dia cukup waktu untuk memenuhinya,” kata Ferdinan.

LPS mengusulkan batas nilai penjaminan polis asuransi sampai Rp500 juta per polis. Menurut Ferdinan, limit itu sudah menutup 98 persen seluruh polis yang ada di industri asuransi.

“Limit sekarang kalau kami terapkan di industri, itu sudah mengcover 98 persen seluruh polis yang ada di industri, dicover penuh dengan limit Rp500 juta,” ujarnya.

Tidak semua produk asuransi masuk keranjang penjaminan. Produk yang dijamin adalah yang memberi perlindungan kepada pemegang polis. Asuransi kredit, produk investasi unit link, serta asuransi yang sifatnya wajib dan sosial dikecualikan.

Rincian produk dan besaran nilai penjaminan baru akan diatur di PP. Artinya, kepastian manfaat bagi pemegang polis bergantung pada aturan yang belum terbit itu.

Bagi pemegang polis, kelonggaran ini jadi sinyal bahwa perusahaan bermasalah punya kesempatan memperbaiki diri sebelum perlindungan resmi berjalan. Tapi tanpa daftar resmi delapan perusahaan tersebut, risiko tetap sulit diukur sendiri oleh nasabah.

OJK dan LPS belum memberi keterangan soal kapan rancangan PP itu rampung dan diserahkan ke DPR RI. Setelah diundangkan, enam bulan berikutnya menjadi penentu apakah delapan perusahaan dalam pengawasan khusus bisa lolos ke skema penjaminan polis.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair